Teror terhadap Tiyo Ardianto bukan sekadar kabar simpang siur di media sosial. Ia adalah ujian nyata bagi iklim demokrasi dan kebebasan akademik. Ketua BEM UGM itu mengaku menerima pesan ancaman, dugaan penguntitan, hingga intimidasi yang disebut turut menyasar keluarganya.
Semua itu terjadi setelah ia melontarkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis, kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertanyaannya pun bergulir liar di ruang publik. Bukankah jelas siapa yang berkepentingan. Bukankah terang siapa yang merasa terusik.
Namun demokrasi tidak berjalan dengan asumsi. Ia berdiri di atas bukti.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi aparat penegak hukum mengenai siapa pelaku di balik ancaman tersebut. Tidak ada nama. Tidak ada tersangka. Yang ada baru pengakuan korban, solidaritas publik, dan desakan agar aparat mengusut tuntas.
Di sinilah letak persoalannya. Dalam iklim politik yang memanas, opini kerap bergerak lebih cepat daripada fakta. Publik mudah menyimpulkan bahwa kritik terhadap kebijakan besar negara pasti memancing reaksi dari lingkaran kekuasaan. Tapi menuding tanpa bukti sama bahayanya dengan membungkam kritik itu sendiri.
Yang tak bisa dibantah adalah pola yang muncul. Setiap kritik tajam terhadap kebijakan strategis, terutama yang menyangkut anggaran besar dan simbol politik pemerintahan, hampir selalu memicu gelombang serangan, baik digital maupun psikologis. Fenomena ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Kampus, khususnya Universitas Gadjah Mada, selama ini dikenal sebagai ruang dialektika dan perdebatan. Jika mahasiswa tak lagi aman mengkritik, maka yang terancam bukan hanya individu, melainkan tradisi intelektual itu sendiri.
Teror terhadap keluarga menambah dimensi yang lebih serius. Dalam etika demokrasi, perbedaan pendapat tidak pernah boleh berubah menjadi intimidasi personal, apalagi menyasar orang-orang yang tidak terlibat langsung.
Jadi apakah jelas siapa pelakunya. Secara politik mungkin banyak yang merasa tahu. Secara hukum jawabannya belum.
Di antara dua ruang itulah demokrasi sedang diuji. Apakah negara mampu membedakan kritik dan ancaman, serta berani menindak siapa pun pelaku teror tanpa memandang posisi dan kepentingan.
Karena jika teror dibiarkan tanpa penjelasan, yang tersisa hanyalah kecurigaan. Dan kecurigaan adalah musuh paling sunyi bagi republik ini.
“Startups in gaming deploy low-latency servers – seamless multiplayer experiences with <1ms response times" 3.