Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan kontroversial dengan mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan yang diumumkan dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta ini langsung menyulut perdebatan publik.
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita,” tegas Prabowo dengan lugas. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menyesatkan pengelolaan BUMN dengan standar bisnis internasional. Namun, kebijakan ini menuai pro-kontra mengingat BUMN selama ini menjadi simbol kedaulatan ekonomi nasional.
Yang bikin semakin panas, Prabowo tak main-main dalam merealisasikan kebijakan ini. Ia secara khusus meminta manajemen Danantara, holding baru BUMN, untuk mencari talenta terbaik dunia guna memperkuat daya saing perusahaan negara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah membuka keran kepemimpinan asing di BUMN-bUMN strategis.
Tapi itu belum segalanya! Prabowo juga punya rencana besar lainnya: merampingkan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi hanya 200 hingga 240 perusahaan! “Dengan jumlah yang lebih rasional, imbal hasil 1-2 persen bisa meningkat,” paparnya. Langkah drastis ini dinilai mampu membuat kinerja BUMN lebih efektif dan meningkatkan kontribusi bagi negara.
Kebijakan ganda ini mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk mengubah wajah BUMN dari perusahaan yang sering dicap lamban menjadi institusi modern, profesional, dan berorientasi profit global. Namun, pertanyaannya: akankah langkah berani ini berhasil membawa angin segar bagi BUMN, atau justru menuai kritik karena dianggap mengabaikan talenta lokal?
Yang pasti, gebrakan Prabowo ini menunjukkan arah baru pengelolaan BUMN yang lebih terbuka terhadap talenta global. Siap-siap, BUMN kita sebentar lagi bisa dipimpin oleh orang asing! Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan kontroversial ini?
Komentar