Board of Peace Tuai Cemas, Warga Gaza: Nasib Kami Diputuskan Tanpa Kami

Warga Jalur Gaza merasa tersisih ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan perdana Board of Peace di Washington, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Banyak dari mereka dilaporkan khawatir suara rakyat Palestina tidak benar-benar didengar dalam forum tersebut.

Setelah dua tahun perang yang meluluhlantakkan Gaza, warga berharap wilayah mereka segera dibangun kembali.

Namun, mereka cemas keputusan tentang masa depan Gaza justru diambil tanpa melibatkan perwakilan Palestina secara langsung.

Kekhawatiran warga Gaza

Board of Peace atau Dewan Perdamaian dibentuk setelah pemerintahan Trump, bersama Qatar dan Mesir, menegosiasikan gencatan senjata pada Oktober 2025 untuk menghentikan perang antara Hamas dan Israel.

Awalnya, dewan ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.

Namun, mandatnya kemudian meluas hingga mencakup penyelesaian berbagai konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa Trump ingin membentuk tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sekitar dua lusin pemimpin dunia dan pejabat senior hadir dalam pertemuan di Washington kemarem.

Agenda pembahasan mencakup fase kedua gencatan senjata yang masih rapuh, termasuk komitmen pendanaan serta usulan pembentukan pasukan stabilisasi internasional.

“Jika dewan ini benar-benar membawa ketenangan dan memperbaiki keadaan kami, kami menyambut setiap upaya,” ujar Mohammed Abdel-Majid (37), warga Palestina yang mengungsi di Deir el-Balah, kepada AFP.

“Namun, ketiadaan perwakilan Palestina membuat kami khawatir. Bagaimana mereka bisa memahami kebutuhan kami jika mereka tidak menjalani apa yang kami alami setiap hari? Kami takut keputusan yang diambil akan jauh dari penderitaan warga di lapangan,” katanya.

Meski Board of Peace tidak memiliki anggota Palestina, sebuah komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang telah dibentuk untuk mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza di bawah supervisi Dewan Perdamaian Namun, ketidakpastian mengenai implementasi pengaturan ini memicu kecemasan luas di kalangan warga Gaza.

“Janji sebelumnya tak pernah benar-benar bawa perubahan”

Di Kota Gaza, Safaa Yassin (40) mengatakan bahwa berbagai janji sebelumnya tidak pernah benar-benar membawa perubahan nyata.

“Kami sudah menyaksikan banyak janji. Setiap kali ada pembicaraan solusi, tetapi tanpa pelaksanaan dan tanpa perubahan nyata dalam hidup kami,” ujarnya.

“Ketika Palestina dikecualikan dari pertemuan seperti ini, muncul pertanyaan tentang keadilan keputusan yang dihasilkan dan apakah benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Yang kami inginkan hanya keamanan (dari serangan Israel),” jelas Yassin.

Ada perwakilan Israel, tapi tidak Palestina

Dalam pertemuan tersebut, Trump mengumumkan komitmen dana 10 miliar dollar AS untuk Gaza, di mana sebagian besar bangunan hancur dan ratusan ribu warga masih hidup mengungsi di tenda-tenda.

Isu paling sensitif yang dibahas adalah masa depan Hamas. Pelucutan senjata kelompok tersebut menjadi tuntutan utama Israel dan poin penting dalam negosiasi tahap berikutnya dari gencatan senjata. Belum jelas apakah komite teknokrat Palestina akan membahas isu demiliterisasi.

Israel diwakili Menteri Luar Negeri Gideon Saar dalam KTT Board of Peace.

Bagi sebagian warga Gaza, kontras antara kehadiran perwakilan Israel dan absennya perwakilan Palestina terasa mencolok.

“Yang aneh dari dewan perdamaian ini adalah adanya perwakilan Israel sementara perwakilan Palestina diabaikan,” ujar Ihab Abdel-Hay (45), warga yang mengungsi di wilayah Al-Mawasi, Gaza selatan.

Ia menilai arah kebijakan Trump jelas, yakni mengalahkan Hamas secara militer untuk menciptakan realitas baru bagi seluruh warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, dengan Israel mengendalikan langsung pemerintahan.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan Dewan Perdamaian seharusnya menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran di Gaza dan mencabut blokade panjang atas wilayah itu.

Sementara itu, sebagian besar warga Gaza, yang jauh dari ruang pengambilan keputusan di Washington, masih bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Di Gaza, kami lelah dengan kehidupan seperti ini. Yang kami inginkan hanyalah keamanan dan rekonstruksi,” kata Abdel-Majid.

Sumber: AFP, Kompas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *