AS Akan Mengungkap Rencana Tata Kelola Gaza, 15 Teknokrat Palestina Akan Mengelola Wilayah Tersebut Menggantikan Hamas

Amerika Serikat diperkirakan akan mengumumkan pada hari Rabu (14/1/2026) fase selanjutnya dari rencananya untuk Gaza, termasuk pembentukan badan sementara yang dipimpin Palestina untuk mengelola wilayah tersebut, menurut The Wall Street Journal.

Para pejabat AS mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa pemerintahan Trump percaya bahwa kondisi sekarang telah siap untuk beralih dari manajemen konflik ke tata kelola dan rekonstruksi, setelah gencatan senjata yang rapuh dan kembalinya semua tawanan Israel kecuali satu tawanan ‘Israel’ yang telah meninggal yang masih belum ditemukan. Langkah ini menandai apa yang digambarkan Washington sebagai Fase Dua dari cetak biru Gaza yang lebih luas yang terdiri dari 20 poin.

15 Teknokrat Palestina Akan Mengelola Gaza

Berdasarkan rencana tersebut, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang baru dibentuk akan mengambil alih tata kelola sehari-hari wilayah terpencil tersebut. Komite tersebut diperkirakan akan terdiri dari 15 teknokrat Palestina yang bertugas mengelola layanan penting seperti sanitasi, utilitas, dan pendidikan, lapor Journal.

Nickolay Mladenov, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah dan mantan menteri luar negeri Bulgaria, akan ditunjuk sebagai perwakilan tinggi yang mengawasi implementasi rencana tersebut. Menurut Wall Street Journal, ia akan bertindak sebagai penghubung utama antara komite Palestina dan Dewan Perdamaian yang dipimpin AS dan diketuai oleh Presiden Donald Trump.

Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan mencakup sekitar selusin anggota, akan memberikan arahan strategis tentang masa depan Gaza. Trump mengatakan dewan tersebut akan mencakup “para pemimpin terpenting dari negara-negara terpenting,” meskipun keanggotaan lengkapnya belum diungkapkan.

Skeptisisme di Kawasan

Terlepas dari pengumuman tersebut, rencana ini menghadapi skeptisisme dari para pejabat regional, khususnya mengenai peran Hamas di masa depan. Hamas, yang oleh AS ditetapkan sebagai organisasi teroris, belum merinci bagaimana atau kapan mereka akan melucuti senjata di bawah ketentuan gencatan senjata yang ditengahi oleh Trump Oktober lalu.

Menurut Journal, para pejabat AS mengakui bahwa keberhasilan rencana tersebut sangat bergantung pada Hamas yang meletakkan senjatanya dan melepaskan kendali atas Gaza, kondisi yang masih belum pasti.

Mantan duta besar AS untuk Israel, Dan Shapiro, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Hamas telah terbukti lebih tangguh dari yang diperkirakan, dan memperingatkan bahwa kelompok tersebut dapat muncul dalam keadaan melemah tetapi tetap berkuasa.

“Itu akan memulai hitungan mundur menuju babak konflik berikutnya,” kata Shapiro.

Pasukan Internasional Masih Belum Jelas

Pemerintahan AS belum mengumumkan negara mana yang akan berpartisipasi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dimaksudkan untuk membantu menjaga ketertiban di Gaza. Pejabat AS mengatakan kepada Journal bahwa detailnya, termasuk ukuran pasukan, akan dirilis kemudian.

Indonesia dan Maroko telah berkomitmen untuk mengirim pasukan, tetapi banyak calon kontributor menekankan bahwa mereka tidak ingin pasukan mereka ditugaskan untuk melucuti senjata Hamas secara paksa, sebuah komplikasi yang telah memperlambat pembentukan pasukan tersebut.

Posisi Israel dan Palestina

Israel mengatakan rencana tersebut tidak dapat maju melampaui fase gencatan senjata awal sampai jenazah Ran Gvili, seorang petugas polisi Israel yang tewas dalam peristiwa 7 Oktober 2023, dikembalikan.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berpendapat bahwa pasukan internasional, bukan Otoritas Palestina, yang seharusnya memerintah Gaza. Pemerintahnya menentang pembentukan negara Palestina maupun Otoritas Palestina yang mengambil alih kendali wilayah tersebut, menurut Journal.

Hamas mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan membubarkan pemerintahan Gaza yang ada setelah komite teknokrat Palestina dibentuk, meskipun masih ada pertanyaan apakah mereka akan sepenuhnya menyerahkan kekuasaan.

Tujuan jangka panjang dari rencana AS, menurut para pejabat kepada The Wall Street Journal, adalah untuk mengubah Gaza dari kehancuran pasca-perang menjadi wilayah yang stabil dan akhirnya mengembangkannya kembali menjadi pusat ekonomi regional, sebuah visi yang dipelopori oleh utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, dan menantu presiden, Jared Kushner.

Namun, para analis memperingatkan bahwa tanpa perlucutan senjata Hamas dan komitmen internasional yang berkelanjutan, perdamaian abadi dan pemerintahan yang efektif di Gaza masih jauh dari terjamin.

Komentar