Anies Baswedan, Gerakan Rakyat, dan Peluang Pilpres 2029

Oleh: Irfanenjo

Dalam beberapa bulan terakhir, Anies Baswedan semakin sering tampil di ruang publik. Ia hadir dalam berbagai forum diskusi, seminar kebangsaan, pertemuan akademik, hingga agenda komunitas lintas daerah dan terakhir ikut menjadi relawan bencana di Aceh.

Intensitas kehadiran ini sulit dibaca sebagai kebetulan. Anies tampak konsisten merawat visibilitas politiknya, meski tidak memegang jabatan formal. Ia menjaga diri tetap relevan dalam percakapan nasional, seolah menolak untuk benar-benar keluar dari gelanggang politik.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kehadiran tersebut sekadar aktivitas intelektual, atau bagian dari persiapan politik menuju Pilpres 2029.

Spekulasi ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan presidential threshold 0 persen, yang membuka kran pencalonan presiden secara lebih luas.

Ambang batas pencalonan pilpres dihapus, figur dengan popularitas nasional seperti Anies tidak lagi sepenuhnya bergantung pada koalisi besar sejak awal.

Dalam skema ini, menjaga eksistensi publik menjadi modal utama, karena peluang pencalonan tidak lagi dimonopoli oleh elite partai besar.

Di saat yang sama, Anies juga dikaitkan dengan keterlibatannya dalam berbagai simpul organisasi dan gerakan rakyat.

Hal ini memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah gerakan tersebut disiapkan sebagai embrio partai politik? Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa banyak partai lahir dari rahim gerakan.

Namun hingga kini, Anies tidak pernah secara terbuka mendeklarasikan niat membangun partai, seolah sengaja menjaga ambiguitas antara gerakan sosial dan institusionalisasi politik.

Pembacaan yang lebih masuk akal adalah bahwa gerakan rakyat tersebut disiapkan sebagai cadangan strategis.

Jika skenario utama mendapatkan tiket pencalonan presiden dari partai berjalan mulus, gerakan akan berfungsi sebagai mesin dukungan sosial dan legitimasi moral.

Namun jika skenario itu gagal, terlebih dalam konteks presidential threshold 0 persen, gerakan rakyat dapat menjadi fondasi awal untuk membangun kendaraan politik formal.

Gerakan ini bukan jalur utama, melainkan pintu darurat yang disiapkan sejak dini.

Meski demikian, tanda-tanda politik justru menunjukkan bahwa Anies lebih matang dan lebih siap menyiapkan partai yang sudah ada sebagai kendaraan Pilpres 2029. Dalam hal ini, PKS dan NasDem menjadi opsi paling rasional. Mengandalkan partai yang telah mapan jauh lebih efisien ketimbang membangun institusi baru yang menuntut logistik besar dan risiko elektoral tinggi, bahkan dengan threshold nol persen.

Keuntungan lain, PKS dan NasDem posisi keduanya yang tidak terlibat secara langsung dalam kabinet pemerintahan saat ini. Posisi di luar kabinet memberi ruang untuk membangun narasi alternatif tanpa harus memikul beban kompromi kebijakan. Secara khusus, kedekatan Anies dengan Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS, membuka peluang nyata bagi PKS menjadi kendaraan politik utama Anies, baik secara ideologis maupun organisatoris.

Pada akhirnya, politik Anies bergerak di tiga lapis sekaligus: citra publik yang terus dirawat, gerakan rakyat sebagai cadangan, dan partai politik sebagai jalur utama.

Presidential threshold 0 persen memperluas kemungkinan, tetapi tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan kendaraan politik yang mapan. Anies tampaknya memahami hal ini dengan baik. Ia tidak bertaruh pada satu skenario, melainkan menyiapkan beberapa jalur sekaligus.

Pertanyaannya kini bukan apakah peluang itu terbuka, melainkan apakah kehati-hatian strategis ini mampu diterjemahkan menjadi kemenangan politik nyata pada 2029.

_________________

*@Irfanenjo: adalah Direktur Relasi Publik Komunika, praktisi komunikasi konsultan dan analis politik lokal dan global, serta penggiat pendidikan politik generasi muda. Ia aktif mendorong penguatan literasi politik warga dan partisipasi Gen Z dalam kehidupan demokrasi Indonesia.