Angka fantastis Rp6,6 triliun yang dipamerkan di atas panggung beberapa waktu lalu sekilas tampak sebagai bukti keseriusan negara dalam memberantas korupsi dan kejahatan sumber daya alam. Tumpukan uang, cek raksasa, serta klaim “pemulihan kerugian negara” sukses menciptakan kesan dramatis dan menggugah publik. Namun jika ditelisik lebih dalam, pameran uang itu justru menyisakan banyak tanda tanya. Aneh bin ajaib, uangnya ada, triliunan jumlahnya, tapi wajah tersangkanya nyaris tak terlihat.
Perlu dipahami, Rp6,6 triliun tersebut bukan berasal dari satu mega kasus korupsi dengan satu aktor utama. Uang itu adalah “gado-gado” dari berbagai sumber. Sebanyak Rp4,2 triliun berasal dari pemulihan kerugian negara dalam kasus Korupsi Impor Gula dan fasilitas CPO atau minyak goreng. Sementara Rp2,3 triliun lainnya merupakan denda administratif dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel yang terbukti melanggar aturan kawasan hutan.
Di sinilah kejanggalan mulai terasa. Untuk Rp2,3 triliun dari sektor sawit dan tambang, tidak ada satu pun tersangka yang dipamerkan dengan rompi tahanan. Alasannya sederhana: kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, bukan pidana. Mekanismenya pun terbilang “efisien”: perusahaan kedapatan menggarap kawasan hutan secara ilegal, membayar denda, lalu urusan dianggap selesai. Tidak ada proses hukum pidana, tidak ada direksi atau pemilik perusahaan yang harus duduk di kursi pesakitan.
Nama-nama perusahaan pun kerap hanya disebut singkat atau berupa inisial. Publik disuguhi tumpukan uang dan diminta bertepuk tangan, sementara para pengusaha di baliknya bisa saja tetap melenggang bebas, bahkan izinnya “diputihkan” setelah denda dibayar.
Sementara itu, Rp4,2 triliun dari kasus gula dan CPO sejatinya berasal dari perkara lama. Para tersangka, baik pejabat Kementerian Perdagangan maupun pihak swasta, sudah diproses hukum pada periode sebelumnya. Dalam seremoni penyerahan uang, wajah-wajah pelaku nyaris tak lagi penting. Fokus sepenuhnya diarahkan pada angka dan simbol keberhasilan.
Pamer uang triliunan memang tampak heroik. Namun tanpa transparansi aktor dan akuntabilitas manusia di balik kejahatan, publik patut bertanya: apakah ini penegakan hukum, atau sekadar pertunjukan panggung belaka?
Sumber: Kabar Sidoarjo
Komentar