Analisa Dino Patti Djalal terkait KTT Board of Peace di Washington DC

✍🏻Dino Patti Djalal

Analisa saya mengenai KTT Board of Peace kemarin di Washington DC (19/2/2026) :

BoP sudah mulai bekerja, namun proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko. Peran Donald Trump dalam BoP nampak (sangat) dominan. Roda aspek keamanan sudah mulai bergulir dengan pembentukan Palestinian Security Force & International Stabilization Force, namun tantangan di lapangan khususnya terkait demiliterisasi (pelucutan senjata pejuang Gaza) masih sangat berat. Kapasitas Palestinian Security Force (yang akan dilatih Yordania dan Mesir) yang sedang dibentuk untuk menjaga keamanan di Gaza masih penuh tandatanya.

Saya tidak merasakan empati dari pidato-pidato pihak Amerika terhadap korban jiwa & penderitaan warga Gaza dalam 2 tahun terakhir, bahkan tidak disinggung.

Pernyataan seorang anggota eksekutif BoP terhadap potensi nilai real estate/bisnis di Gaza (ditaksir sampai $ 150 milyar) tidak sensitif terhadap nurani warga Gaza.

Saya tidak melihat referensi mengenai aspek “political development” di Gaza dalam masa transisi, umumnya hanya mengenai aspek administrasi.

Tatakelola dana yang dikumpulkan BoP masih belum jelas, dan akan banyak disorot.

Negara-negara Islam & mayoritas muslim dalam BoP sementara ini nampak kompak.

Proses di lapangan masih jauh dari “Palestine-led process”.

Saya berpandangan perlu ada kejelasan dari Pemerintah apakah pasukan perdamaian Indonesia di Gaza akan menggunakan helmet biru (blue helmet) sebagaimana biasanya pasukan perdamaian PBB. Kalau tidak, ini berarti pertama kalinya pasukan perdamaian Indonesia tidak menggunakan blue helmets, dan perlu dijelaskan kepada publik kenapa.

Kita harus “realistis” mengenai keterbatasan peran Indonesia dalam BoP, mengenai kelemahan BoP, dan memperhitungkan risiko BoP menjadi stagnan – bahkan ambruk – karena kepentingan dan visi anggotanya – termasuk Trump, dan Netanyahu – masih berbeda-beda dan pasti akan mengalami perbenturan yang sulit dijembatani.

Saya apresiasi Presiden Prabowo TIDAK mengumumkan kontribusi Indonesia $ 1 milyar untuk menjadi anggota permanen BoP, krn memang Indonesia tidak perlu berambisi untuk menjadi anggota permanen BoP dan perlu selalu pegang opsi untuk keluar dari BOP kalau terjadi penyelewengan misi BoP. Peran sumbang pasukan penjaga perdamaian sudah cukup.

Saya mencatat pidato Presiden Prabowo di KTT BoP tidak menyebut “2 state solution” atau “Palestinian statehood” (negara Palestina), padahal ini adalah posisi prinsip Indonesia.

Dalam BoP, Trump perlu mendengar penegasan ini secara langsung dari Presiden Prabowo. Ini juga merupakan titipan utama ormas-ormas Islam + polugri (yang saya ikut sebagai peserta) dalam pertemuan dengan Presiden: keanggotaan Indonesia di BoP harus didedikasikan untuk mencapai kemerdekaan Palestina.

Sementara, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turkiye, Pakistan, Maroko semuanya merujuk pada “two-state solution” dalam pidato mereka di KTT BoP.

Mudah-mudahan ini hanya oversight (kesilapan/kealpaan) Presiden Prabowo karena waktu bicara yang sempit.

“Two state solution” (solusi dua negara) dan “Palestinian statehood” (berdirinya Negara Palestina) harus selalu secara EKSPLISIT menjadi rujukan utama pidato Presiden dan Menlu dalam semua forum mengenai Palestina, terutama dalam Board of Peace.

Kita tidak mau BoP disalahgunakan menjadi platform untuk membungkam aspirasi Palestina. Tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, makmur; tanpa kemerdekaan (“statehood”) semua itu tidak ada artinya.