AMIEN RAIS BENAR

Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Amien Rais (sebagai tokoh Reformasi, pendiri PAN, dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah) memang vokal mengusulkan tiga opsi masa depan Indonesia pasca-Orde Baru yang sangat sentralistik:

1. Mempertahankan NKRI (negara kesatuan) seperti saat itu, tapi dengan risiko ketimpangan terus memburuk.
2. Membiarkan disintegrasi (daerah-daerah memisah jadi negara merdeka sendiri).
3. Mengadopsi sistem federal (negara bagian dengan otonomi tinggi, pusat hanya urus hal strategis seperti pertahanan, luar negeri, moneter).

Menurut pandangannya, sistem kesatuan yang terlalu sentralistik selama Orde Baru telah menciptakan ketidakadilan ekonomi luar biasa.

Kekayaan daerah (minyak, gas, tambang, sawit, dll.) dihisap ke pusat (terutama JAWA), sementara daerah penghasil tetap miskin dan tertinggal.

Federalisme, katanya, bisa jadi jalan tengah agar daerah punya kuasa lebih besar atas sumber dayanya sendiri, mirip seperti Jerman, Amerika Serikat, atau Australia yang maju karena setiap negara bagian punya kebebasan mengelola ekonomi, pajak, dan pembangunan secara kompetitif.

BAYANGKAN ANDAI OPSI FEDERAL INI DIJALANKAN SEKITAR 1999-2001:

1. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dll., bisa mengelola APBD sendiri dengan porsi hasil SDA yang jauh lebih besar (bukan cuma dana bagi hasil kecil seperti sekarang).
2. Persaingan sehat antar-negara bagian bakal mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
3. JAWA tak lagi jadi “magnit” tunggal; pembangunan bisa lebih merata, infrastruktur di luar Jawa lebih cepat maju.
4. Potensi disintegrasi (seperti Timor Timur lepas, Aceh & Papua bergolak) mungkin bisa dicegah dengan memberi otonomi luas tanpa harus memisah negara.

Dalam skenario optimis ini, Indonesia hari ini bisa punya PDB per kapita mendekati negara maju Eropa Barat atau setidaknya seperti Malaysia/Singapura yang jauh lebih tinggi, karena potensi SDA + SDM tersebar di seluruh wilayah bisa dimaksimalkan tanpa terhambat birokrasi pusat yang korup dan lambat.

TAPI KENAPA GAGAL?

Wacana federal langsung ditolak keras oleh banyak pihak. Alasannya berlapis

1. Trauma sejarah: Federalisme dikaitkan dengan Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950 yang dibentuk Belanda untuk memecah belah Indonesia, jadi dianggap “bau kolonial”.

2. Ketakutan disintegrasi: Banyak yang khawatir seperti Yugoslavia atau Uni Soviet yang pecah setelah federalisme.

3. Resistensi politik: Tokoh seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menolak keras, menyebutnya mundur ke masa lalu.

Dan yang paling krusial, pemilih di Jawa (khususnya basis suara terbesar) sangat alergi. Mereka takut kehilangan privilese berupa:

1. Aliran subsidi silang dari luar Jawa (minyak, gas, tambang, sawit, dll.) yang selama ini mengalir ke pusat lalu dibagikan kembali sebagai bansos, proyek infrastruktur, dan APBN yang banyak dinikmati Jawa.

2. Dominasi pusat yang membuat JAWA terus jadi pusat segalanya (pekerjaan, pendidikan, bisnis).

Begitu nama Amien Rais dikaitkan dengan “federal”, citranya langsung anjlok di mata pemilih Jawa.

Dari “pahlawan Reformasi” yang dielu-elukan, tiba-tiba dicap sebagai “ancaman NKRI” atau “pemecah belah”.

PAN yang awalnya punya potensi besar pun terkena imbas, suaranya terbatas, dan wacana federal lenyap ditelan otonomi daerah versi “setengah hati” (UU 22/1999 lalu direvisi jadi lebih sentralistik lagi).

AKHIRNYA…

Kita memilih jalan aman: tetap NKRI dengan otonomi daerah terbatas.

HASILNYA?

Ketimpangan Jawa vs luar Jawa masih sangat lebar hingga sekarang, korupsi tetap terpusat, dan pembangunan masih Jawasentris.

Banyak yang menyesal.

Momentum emas pasca-Reformasi untuk restrukturisasi besar-besaran lewat Federalisme hilang karena keegoisan kelompok mayoritas di Jawa yang tak mau kehilangan “upeti” dan subsidi dari daerah lain.

Ini memang cerita pahit, tapi mencerminkan realitas politik Indonesia yang sering kali didominasi pemikiran sempit.

(@indepenSumatera)