50 RIBU ORANG SUDAH JADI KORBAN MBG. IDI & PGRI, MAU DIAM SAMPAI KAPAN?

50 RIBU ORANG SUDAH JADI KORBAN MBG. IDI & PGRI, MAU DIAM SAMPAI KAPAN?

✍️Dr. Erta Priadi Wirawijaya Sp.JP

Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 yang disampaikan di DPR mencatat 50.059 korban dalam 560 kejadian, tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Ini sudah melintasi hampir seluruh Indonesia. Ini bukan lagi satu dapur bermasalah. Ini kegagalan sistem.

September 2025, ketika korbannya masih ribuan, IDAI sudah meminta evaluasi total MBG. April 2026 IDAI kembali mengingatkan bahwa keamanan pangan adalah syarat paling mendasar. Sekarang korbannya sudah 50 ribu. PB IDI harus naik kelas dari sekadar mengingatkan menjadi menuntut perubahan kebijakan.

Sebagai dokter kita paham: kalau sasaran utamanya menekan stunting, medan perang terpenting ada pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sejak kehamilan sampai anak berusia dua tahun. Maka fokuskan anggaran gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita berisiko, keluarga miskin, dan wilayah dengan masalah gizi tinggi. Jangan menyiram seluruh lapangan dengan selang pemadam hanya karena ada satu titik yang terbakar.

Hentikan ekspansi MBG model sekarang. Bekukan model dapur tersentralisasi raksasa. Perkecil skalanya. Saya mengusulkan satu dapur maksimal sekitar 1.000 porsi per hari supaya produksi, suhu, waktu distribusi, bahan baku, dan pelacakan bila terjadi masalah masih manusiawi untuk diawasi. Buka ruang seluas-luasnya agar sekolah mempunyai dapur atau kantin gizi sendiri, memasak dekat dengan waktu makan dan diawasi langsung oleh sekolah, ahli gizi, puskesmas, serta orang tua.

Ini bukan ide aneh. Korea Selatan mengatur bahwa sekolah penyelenggara makan sekolah harus mempunyai fasilitas makan sendiri atau fasilitas bersama dan kepala sekolah pada dasarnya mengelola penyelenggaraannya. China bahkan mendorong program gizi sekolah pedesaan memakai kantin sekolah yang dikelola sendiri oleh sekolah, dan untuk program tersebut kantin sekolah tidak boleh sekadar diserahkan kepada operator luar. Tidak boleh diserahkan kepada operator luar. Poin ini penting karena Cina ingin menjaga kualitas makanan yang diberikan ke tiap anak sekolah. Chna menghilangkan kemungkinan pihak ketiga mengambil untung terlalu banyak dari program bergizi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Jadi kenapa Indonesia justru jatuh cinta pada konsep memasak ribuan porsi dari satu titik, mengangkutnya berjam-jam, lalu berharap semuanya tetap aman sampai masuk mulut anak? Setelah 50 ribu korban, jawabannya tidak boleh lagi: “akan dievaluasi.” Evaluasi yang tidak mengubah desain hanya menghasilkan rapat baru dan korban baru.

Lebih menyakitkan lagi kalau melihat uangnya. RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk MBG. Seluruh anggaran kesehatan Indonesia sekitar Rp244,9 triliun. Satu program makan nilainya hampir sebesar seluruh sektor kesehatan negara ini.

Pada saat yang sama, BPJS Kesehatan melaporkan tekanan pembiayaan sekitar Rp2 triliun per bulan: klaim sekitar Rp16–16,5 triliun per bulan, penerimaan iuran sekitar Rp14 triliun. BPJS bahkan pernah memperingatkan risiko masalah pembayaran pada 2027 tanpa intervensi.

Kita masih membutuhkan puskesmas yang lebih kuat, rumah sakit daerah yang lebih baik, layanan kanker, dialisis, kesehatan ibu-anak, tenaga medis, ambulans, laboratorium, sampai kesiapsiagaan bencana dan kebakaran hutan. Lalu Rp240 triliun kita kunci pada satu program yang desainnya terus menghasilkan masalah keamanan pangan?

IDI harus mengatakan dengan tegas: cukup. Hentikan model yang gagal. Pindahkan prioritas gizi ke kelompok yang memang membutuhkan. Selamatkan anggaran kesehatan dari kebijakan yang salah sasaran.

Dan PGRI juga harus bersuara lebih keras.

Guru sekarang diminta mencium, melihat, bahkan mencicipi makanan sebagai “pertahanan terakhir”. Mohon maaf, guru bukan tikus percobaan dan lidah guru bukan laboratorium keamanan pangan. Tugas organisasi guru adalah melindungi anggotanya, memperjuangkan kesejahteraan mereka, dan memastikan murid tidak menjadi korban program yang seharusnya menyehatkan.

Kalau MBG diperkecil, sebagian ratusan triliun itu bisa diarahkan untuk memperbaiki sekolah rusak, toilet, laboratorium, perpustakaan, dapur sekolah, fasilitas belajar, pelatihan, dan kesejahteraan guru. Lebih masuk akal membangun dapur sehat di sekolah daripada membangun jaringan dapur raksasa lalu mengirim makanan berjam-jam dan berharap Bu Guru mencium apakah ada Salmonella di dalamnya.

Dan hentikan juga ilusi bahwa uang besar pasti sampai kepada petani, peternak, atau nelayan. Dalam program sebesar ini, rantai pengadaan panjang menciptakan ruang untuk markup, rente dan kebocoran bila kontrolnya lemah. BGN sendiri pernah mengingatkan adanya laporan markup bahan baku di SPPG. Pihak sppg mengambil keuntungan terlalu banyak supaya balik modal ingat banyak dari pengusaha SPPG itu terlilit hutang karena sudah investasi besar. Mereka akan berusaha mengambil untung sebesar besarnya dari tiap porsi makanan yang disajikan. Solusinya bukan memperbesar mesin. Perpendek rantainya. Dekatkan dapur ke sekolah. Beli bahan dari petani dan pasar lokal. Buat aliran uangnya terlihat.

Jadi saya ulangi:

Hentikan MBG model sekarang.
Perkecil skalanya.
Batasi kapasitas dapur.
Bangun dapur berbasis sekolah.
Targetkan intervensi gizi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Alihkan anggaran berlebih untuk kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan rakyat yang nyata.

IDI, bergeraklah.

PGRI, bersuaralah.

Sudah 50.059 orang menjadi korban.

Kalau angka lima puluh ribu masih belum cukup untuk membuat organisasi dokter dan organisasi guru mengetuk meja, kita sebenarnya sedang menunggu angka berapa lagi?

Keselamatan anak bangsa lebih penting daripada gengsi sebuah program.

Bagikan kalau Anda setuju. Biar pertanyaan ini sampai ke pusat:

50 RIBU ORANG SUDAH JADI KORBAN MBG.
MANA SUARA IDI & PGRI?