✍🏻Kardono Ano Setyorakhmadi
Argumentasi yang keluar dari Sugiono, Sekjen Partai Gerindra yang juga Menlu ini, sungguh normatif, sopan, tapi kek tai. “Karena biaya kampanye mahal” “toh sama aja kan esensinya, anggota DPR juga wakil rakyat juga”.
Sudah 4 parpol besar yang ngomong seperti ini. Menjadikan pilkada dipilih lagi oleh DPRD seperti zaman orde baru.
Pantesan dianggap Menlu gagal oleh banyak orang, karena argumetasinya generik. Anomali terbesar sistem demokrasi negeri ini aja gak disadarinya: anggota DPR itu wakil parpol, bukan wakil rakyat. Ayo siapa yang berani bantah. Takut mana anggota DPR: ke ketua parpolnya atau ke rakyat? Semua tahu jawabannya.
Alasan sebenarnya adalah jika kepala daerah lewat DPRD, yang paling utama keuntungannya adalah bagi parpol. Kepala daerah nanti tak lebih petugas partai seperti anggota DPRD nya. Kongkalikong bisa dilakukan lebih tertutup, dan calon kepala daerah tak perlu lagi bersusah turun ke bawah menemui rakyat. Cukup lobi-lobi di tingkat parpol.
Biaya kampanye? Memang tak ada biaya kampanye, tapi “biaya lobi” melonjak tinggi. Dan perputarannya tak lagi tersebar ke rakyat, tapi ke para politisi dan parpolnya. Jadi alasan sok mulia seperti “biar mengurangi biaya kampanye sehingga kepala daerah tak perlu korupsi” itu alasan tahi kucing. Coba mahar biaya rekomendasi ke parpol itu dihilangkan, pasti akan lebih murah juga.
Jika wacana ini terus digelindingkan, maka satu per satu tahapan untuk Indonesia mundur ke zaman Orba akan berjalan mulus. Tak lama lagi, antar parpol dalam koalisi bagi-bagi jabatan dan peran, juga lapangan rezeki. Sesudah itu, tahu-tahu saja pilpres kembali ke MPR dengan alasan yang terlihat mulia tapi bangsat: biaya yang mahal dan bisa mengakibatkan perpecahan.
Mau protes? Tiba-tiba saja laras tentara sudah di depan mata. Seperti orde baru, kekuasaan dibangun atas represi yang dilakukan tentara. Kan masih di barak? Sudah gak ada dwifungsi? Oya, lihat aja daftar pejabat yang ada berdasar background militer. Lihat saja reaksinya ketika menangani bencana banjir di tiga provinsi di Sumatera. Penanganan represif soal bendera yang konon kabarnya membuat spirit GAM naik kembali.
Celakanya, yang gini-gini ini kerap terlambat diantisipasi masyarakat sipil. Seperti ini, tiba-tiba saja pilkada dikembalikan ke DPRD terasa sudah mau mereka eksekusi, dan banyak dari kita yang menganggapnya masih jauh😢
_______________
*Baru 1 partai yang tegas menolak: PDIP
4 partai yang sudah setuju total kursi DPR = 304 kursi atau sudah 52%.
Komentar