Ala Kadarnya Memberantas Judi Online
- Pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Banyak cara mengejar bandar judi.
- Polisi selalu berkelit judi online sukar diberantas lantaran servernya tak berada di Indonesia.
- Jika judi online masih marak, bisa jadi karena dibiarkan.
- Pemberantasan judi online merupakan ujian bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
SEPERTI dalam banyak perkara, polisi agaknya tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Hanya pemain dan bandar kelas cere yang disasar, bos besar permainan haram itu tak pernah disentuh, apalagi politikus dan jenderal yang melindungi mereka.
Selama ini polisi berkelit judi online sukar diberantas lantaran server pengelola tak berada di Indonesia, tapi di negara lain yang melegalkan judi. Penjelasan ini, kalau bukan mencerminkan kemalasan aparat, adalah indikasi mereka kecipratan untung dari bisnis ilegal itu.
Isu aparat mendapat setoran dari bandar judi bukan cerita baru. Ketika kasus pembunuhan ajudan Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo terungkap, terkuak isu pengelolaan “Konsorsium 303”. Angka 303 merujuk pada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian.
Sambo dipercaya menjadi pengepul setoran pengusaha judi untuk pelbagai keperluan. Rumor yang menyebutkan setoran judi online telah dipakai untuk pelbagai kegiatan pemenangan Pemilihan Umum 2024 harus ditelusuri.
Kepolisian RI hendaknya tidak “hangat-hangat tahi ayam”. Gembar-gembor kepolisian menyetop permainan judi dan mengusut beking di belakangnya tak kedengaran lagi seiring dengan surutnya kasus Sambo.
Laporan majalah TEMPO terbaru dari Sihanoukville dan Poipet, dua kota judi di Kamboja, mendapati bahwa sejumlah kasino di sana dikendalikan oleh pengusaha asal Indonesia. Sebagian dari mereka telah lama dikenal sebagai pemilik usaha judi. Melintasi batas negara, judi online yang menginduk ke kasino-kasino tersebut menyasar pemain di Indonesia. Banyak pekerja juga didatangkan dari Tanah Air.
Kesan ogah-ogahan aparat terlihat dari lemahnya penanganan laporan masyarakat. Tiap kali ada orang melapor, polisi meminta barang bukti. Padahal indikasi awal yang disetor publik—termasuk liputan sejumlah media—bisa dipakai sebagai petunjuk. Liputan majalah ini bahkan menemukan dokumen kepemilikan bisnis judi di Kamboja yang menunjukkan dengan jelas nama-nama pengelola, termasuk pengusaha yang sebelumnya sudah lama disebut-sebut.
Menyiasati hukum dengan mengoperasikan perjudian di negara lain, para bandar sebenarnya masih bisa dikejar. Aliran duit mereka bisa ditelusuri meski disamarkan berlapis-lapis. Cara lain: menyelidiki praktik perdagangan orang seiring dengan perekrutan para pekerja.
Judi online bisa pula ditangkal dengan menutup akses pengelola di Internet. Pemerintah punya Kementerian Komunikasi dan Digital yang bisa mencegah situs judi diakses masyarakat.
Pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Digital selama ini juga dilakukan tidak serius, terutama setelah lebih dari sepuluh pegawai kementerian itu ditangkap karena melindungi situs yang pemiliknya membayar setoran. Sekitar seribu situs diketahui rutin memberikan upeti agar leluasa beroperasi. Tetap maraknya judi online terlihat pula dari berseliwerannya promosi permainan itu di media sosial.
Faktor lain yang membuat judi daring berkibar adalah perlindungan para politikus. Tempo menemukan bahwa seorang politikus dari partai berkuasa memiliki kaitan dengan bisnis judi. Dia merupakan komisaris perusahaan milik pengusaha Indonesia yang mengoperasikan kasino di Kamboja. Ini baru satu contoh pejabat yang jejaknya terekam di struktur perusahaan.
Tak sungguh-sungguhnya pemberantasan judi online merupakan cemooh bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang kerap beretorika tentang nasionalisme dan kemakmuran rakyat. Judi telah menyebabkan larinya uang ke luar negeri—hal yang kerap dipersoalkan Prabowo.
Pada 2024 saja, duit Rp 51 triliun milik 9,78 juta pejudi Indonesia berpindah ke rekening penyedia layanan judi online. Dampaknya, orang jatuh miskin. Sejumlah studi menunjukkan korelasi nyata antara kemiskinan dan kriminalitas.
Tak perlu banyak cingcong bagi aparat untuk bertindak. Yang diperlukan adalah keberanian pemerintah menangkap mereka dan tak berkompromi dengan para pengelola judi online, betapapun mereka elite dan para pejabat tinggi. ●
(Sumber: Editorial TEMPO, 6 April 2025)
