Kalian tahu nggak, Kepala Desa tanpa dana desa disebut apa? Uaseem!
Itulah realitasnya.
Kan sudah terbayang-bayang, 8 tahun berkuasa, kali 2 periode, total 16 tahun dong. 1 tahun dapat 1 milyar. Nah, jika dana desa ini mendadak diotak-atik pemerintah pusat. Asem memang.
Dan Pak Presiden sepertinya akan mengotak-atiknya. Gimana caranya? Dengan konsep Koperasi Merah Putih. Wuiih canggih.
Menurut menteri-menteri Pak Presiden, setiap koperasi akan butuh 3-5 milyar. Dari mana dananya? Dana desa lah.
Wah kaco kaco. Kalau setiap tahun itu dana desa disedot separuhnya, bisa-bisa 10 tahun nggak bisa ngapa-ngapain itu kepala desa. Iya kalau betulan 3-5 milyar, gimana kalau Pak Presiden mikir-mikir, kayaknya tambah lagi deh 3-5 milyar buat makan siang gratis. Wah uasem tenan deh.
Ada 71 trilyun dana desa ini. Tentu, menarik banget jika Pak Presiden bisa geser sana, geser sini, dipakai buat apalah. Buat modal Danantara juga bisa.
Nah, buat kalian kades-kades, cup cup nggak usah marah-marah dulu. Kan nanti kalau jadi Koperasi di desa kalian, sukses itu koperasinya, wah meroket deh desa kalian. Maju toh? Demi kepentingan rakyat desa kalian. Masa' kalian tdk suka rakyat desanya maju.
Atau jangan-jangan, selama ini, kalian memang tdk suka? Ehem.
Sip markusip, oke gas oke gas, Pak Prabowo, silahkan dilanjut Koperasi Merah Putih ini, jangan tanggung-tanggung, modalnya 15-16 milyar juga tdk apa. Biar 2 periode itu kepala desa tekooor! Eh kebalik nulisnya, Rokeeeet.
(By TERE LIYE)
___________________
Kades Ancam Turun ke Jalan jika Prabowo Paksakan Koperasi Desa Merah Putih
Sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya.
Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.
Jika Presiden Prabowo Subianto tetap memaksakan kebijakan itu, mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan.
"Teman-teman yang ada di organisasi perangkat maupun kades se-Indonesia sedang berupaya untuk melobi agar kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan. Bahkan, tidak sedikit yang mengancam untuk turun ke jalan jika tetap dipaksakan," ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).
Dwinanto menyoroti bahwa saat ini hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG), termasuk potensi pemangkasan dana desa.
"Kita prihatin, seolah-olah semua program, semua kegiatan, semua anggaran fokusnya adalah makan bergizi gratis. Kemudian program-program lain dan dana desa akan dikebiri. Ini yang kemudian tidak sepakat," jelasnya.
Menurut Dwinanto, kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak sesuai dengan kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.
"Ada landasan hukumnya kalau desa itu punya kewenangan menentukan program dan visi-misinya. Kalau seperti ini, desa dipaksa oleh pusat untuk satu program mendirikan koperasi. Lalu, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Bumdes yang sudah berjalan?" katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2025), untuk membahas kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).
Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
"Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa," kata Zulhas.
(KOMPAS)
