"Disinilah perlu Pemerintah mengkaji cara bagi hasil yg diterapkan ojek online
contoh Armada taksi seperti blue bird
mereka yg beli armada sudah pasti modal blue bird, yg punya belum sarana depo, perawatan armada semua tanggung jawab blue bird.
Aplikasi online TDK punya modal selain aplikasi.
Mobil, bahan bakar, pajak kendaraan dan perawatan semua ditanggung driver.. Aplikasi dgn enak saja ambil 25% dari tarif ongkos.. sedangkan aplikasi sudah dapat cuan dari iklan.
Disini pemerintah harus tegas dan turun tangan jangan himbauan harus dibenahi... kalau pemerintah memperhatikan rakyat sepenuh hati," ujar Hendri Heri.
"Sekelas pemerintah khususnya menteri perhubungan bisa ga yah bikin aplikasi semisal gojek yang dikelola pemerintah regulasi dan perhitungannya di atur undang-undang, jadi mereka penyedia aplikasi kalah dan angkat kaki dr Indonesia, jika masih ingin berjalan aplikasinya ikuti UU yg ada sesuai regulasi yg di tetapkan pemerintah." (Muhamad Fajar)
"Hapus sajaAplikator berani gk itu Pemerintah Penguasa 🤭." (GalehpasukoDewo)
