Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina, mengatakan gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.
"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon.
Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.
Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," imbuhnya.
Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi.
"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.
Rizal juga menjawab strategi mereka yang menggugat UU TNI meskipun beleid tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan.
Rizal percaya, meskipun saat ini obyek gugatan belum memiliki nomor, masih ada waktu koreksi atau perbaikan yang diberikan oleh MK.
Misalnya, waktu registrasi berjalan 5-10 hari, kemudian sidang pendahuluan 1 hari, dan sidang perbaikan 14 hari.
"Jadi total lebih dari 30 hari. Sedangkan UU a quo (UU TNI yang baru) pada tanggal 20 Maret disahkan oleh DPR, maka 30 hari wajib diundangkan (diberikan nomor)," katanya.
Di waktu yang sempit itu, mereka akan memperjelas obyek gugatan dan berharap MK menerima gugatan mereka.
Adapun sembilan mahasiswa dan dua penasihat hukumnya tersebut merupakan para mahasiswa aktif FHUI. (Sumber: KOMPAS)
siang ini ingin membuktikan DPR kita masih ngga becus ngesahkan UU! Maka dari itu kami ber9 mahasiswa UI menguji formil UU TNI Tahun 2025. https://t.co/8ypeMOS2Tm pic.twitter.com/uuVXRv3fIh
— Rizal Biladina (@RizalBiladina) March 21, 2025
FYI, kedua dari kanan kalo ga salah namanya Kelvin.
— zapzipzep (@ngiungiungiu_) March 21, 2025
Dulu pas Desak Anies di Kaltim dia bertanya lgsg ke Pak Anies dan waktu itu dia masih berstatus pelajar SMA. Dia nanya soal ketimpangan transportasi dan pendidikan antara Jawa dan Kalimantan.
Kaltim harus bangga punya Kelvin. pic.twitter.com/I0XRyMfnYM
