ยป ยป Pantesan Indonesia ga maju-maju

Pantesan Indonesia ga maju-maju

Pantesan Indonesia ga maju-maju. Medianya nyinyir terus. 

Mau pos apapun yang dipangkas, yang penting kan efisiensi. 

Bila perlu Kementerian Pendidikan dan Kesehatan dihapus, karena menurut warga 58, dua pos itu tidak penting.

(Wendra Setiawan)

____________________

Efisiensi Anggaran, Mengapa Tak Dimulai dengan Memangkas Kabinet?

PENGHEMATAN anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa efisiensi fiskal tidak dimulai dari struktur pemerintahan itu sendiri, khususnya melalui perampingan kabinet?

Dalam konteks tata kelola negara, efisiensi anggaran bukan hanya soal memotong belanja barang atau subsidi, tetapi juga soal bagaimana pemerintah mengelola sumber daya manusia dan birokrasi secara efektif.
Kabinet Merah Putih saat ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dengan jumlah total 108 orang yang terdiri dari 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri (Utusan Khusus Presiden).
Terakhir, pemerintah menambah pejabat dengan mengangkat Deddy Corbuzier, pendukung Prabowo ketika Pilpres 2024, sebagai staf khusus (stafsus) menteri pertahanan.

Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menhan di tengah efisiensi besar-besaran adalah sebuah ironi. Jika efisiensi benar-benar dijadikan pijakan, semestinya pemerintah lebih selektif dan transparan dalam setiap pengangkatan pejabat.

Struktur pemerintah yang gemuk tentu berdampak langsung pada besaran anggaran yang dibutuhkan, mulai dari gaji, tunjangan, fasilitas, hingga biaya operasional lainnya.

Perampingan kabinet tidak serta-merta berarti penurunan kinerja pemerintah. Sebaliknya, kabinet yang lebih ramping justru bisa meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.

Dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, koordinasi antarlembaga menjadi lebih mudah dan cepat.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman mengelola pemerintahan dengan jumlah menteri yang jauh lebih sedikit, tetapi tetap mampu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan responsif.

Selain itu, perampingan kabinet juga membuka peluang untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antarkementerian.

Dengan struktur lebih sederhana, pemerintah bisa lebih fokus pada prioritas pembangunan nasional tanpa terjebak dalam birokrasi berbelit.

Baca juga :