Hasil dari konfrensi yang digelar meminta kepada pemerintahan baru Suriah untuk membentuk “konstitusi sementara” dan “dewan legislatif sementara” untuk membantu menentukan masa depan negara, dimana konstitusi tersebut berisi keseimbangan antara kekuasaan, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, dan membangun pondasi bagi negara hukum dan lembaga-lembaga.
Hasil dialog nasional tersebut juga secara tegas menolak tindakan Israel di Suriah sejak jatuhnya al-Assad, hal itu merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara Suriah.
Israel telah memindahkan pasukannya ke zona penyangga antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan, yang merupakan wilayah Suriah yang diduduki secara ilegal oleh Israel. Israel juga telah mengambil kendali wilayah Gunung Hermon, bahkan telah melakukan serangan udara berulang kali terhadap pangkalan militer Suriah, termasuk serangan pada malam Selasa kemarin malam (25/2).
Dialog Nasional menuntut “penarikan segera dan tanpa syarat” pasukan Israel yang ada di Suriah.
Dialog juga menolak ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa negaranya tidak akan mengizinkan pasukan militer Suriah berada di selatan Suriah.
Konferensi juga menentang upaya Israel untuk memicu ketegangan sektarian dengan mengindikasikan kesiapannya untuk melindungi komunitas Druze minoritas Suriah.
Komite meminta “persatuan Republik Arab Suriah” dan “kedaulatan atas seluruh wilayahnya, menolak setiap bentuk fragmentasi, pembagian, atau penyerahan bagian dari tanah air”.
Pemerintah baru Suriah telah berdiskusi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), namun SDF yang didukung Amerika Serikat enggan menyerahkan senjatanya dan telah menyatakan keinginan untuk memiliki otonomi dalam wilayah yang mereka kendalikan, yang ditolak oleh pemerintah Suriah.
