TANGGAPAN UNTUK LUHUT

[PORTAL-ISLAM.ID]  LAMA TAK MUNCUL, SEKALI NONGOL LANGSUNG BIKIN DONGKOL

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, mengeluhkan kepatuhan pajak (tax compliance) Indonesia sangat rendah. 

"World Bank mengkritik kita salah satu negara yang meng-collect pajaknya tidak baik," kata Luhut.

TANGGAPAN UNTUK LUHUT:

- Sejak Perppu Cipta Kerja 2023, perusahaan batubara dibebaskan dari kewajiban membayar royalti. Akibatnya? Negara kehilangan Rp33,8 T per tahun. (Luhut punya perusahaan batubara?)

- PPN memang batal naik jadi 12%, tapi jangan lupa sejak 2022 PPN sudah naik jadi 11%. Siapa yang menanggung? Rakyat kecil. Polanya? Mirip era kolonial: yang kecil diperas, yang besar dibiarkan lepas.

- Kenaikan PPN 12% yang batal, ditargetkan menambah penerimaan hingga Rp75,29 T dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp3,2 T. 

- Sementara sektor batubara punya potensi hingga Rp 353,7 T per tahun. Kenapa malah dilepas?

- Pola "kolonial modern" ini juga terlihat di sektor nikel. 

- Kita adalah salah satu eksportir nikel terbesar dunia, tapi kontribusi penerimaan negara sangat minim. 

- Padahal, tarif ekspor 10-20% saja bisa menghasilkan Rp50-100 T per tahun.

- Kenapa yg kecil terus dipungut, yg besar dibiarkan lepas?

- Sekarang Kebijakan pajak kita sering kali mendukung elite ekonomi daripada rakyat.

- Padahal Solusi pemasukan Negara sudah jelas:

1. Tingkatkan pungutan di sektor batubara dan nikel.

2. Hapus insentif fiskal yang berlebihan di sektor ekstraktif.

3. Fokuskan APBN untuk energi bersih dan proyek sosial yang menyentuh rakyat di akar rumput.

👇👇

Sejak Perppu Cipta Kerja 2023, perusahaan batubara dibebaskan dari kewajiban membayar royalti. Akibatnya? Negara kehilangan Rp33,8 T per tahun.

PPN memang batal naik jadi 12%, tapi jangan lupa sejak 2022 PPN sudah naik jadi 11%. Siapa yang menanggung? Rakyat kecil. Polanya?… https://t.co/iKEGpEjZCy

— Trend Asia (@TrendAsia_Org) January 10, 2025

Pola "kolonial modern" ini jg terlihat di sektor nikel. Kita adalah salah satu eksportir terbesar dunia, tp kontribusi penerimaan negara sangat minim. Padahal, tarif ekspor 10-20% saja bisa menghasilkan Rp50-100 T per tahun.

Knp yg kecil terus dipungut, yg besar dibiarkan lepas?

— Trend Asia (@TrendAsia_Org) January 10, 2025

Pajak harus jadi alat keadilan, bukan eksploitasi.

"Jika Presiden bertekad memimpin pemerintahan yang bersih, seyogyanya Presiden memilih untuk meningkatkan pungutan serta pajak dari keuntungan super normal industri batubara dan nikel dibandingkan menaikkan PPN, serta mendorong…

— Trend Asia (@TrendAsia_Org) January 10, 2025

Tweet

Baca juga :