By Wendra Setiawan
Skandal Kapling HGB Laut di Banten (sementara ini) jadi puncak kebobrokan rezim 2014-2024, setelah kita disuguhi berita korupsi di pengelolaan dana asuransi milik BUMN, korupsi bansos Covid-19, rekayasa UU untuk meloloskan seorang anak agar ikut pemilihan, korupsi Rafael Alun di Ditjen Pajak, pengaturan situs perjudian di Kemenkominfo, korupsi di PT Timah, dan masih banyak kasus lain yang kalau kita jemberingin satu persatu hasilnya bisa jadi sebuah buku sejarah 300 halaman. Sejarah kelam tentunya.
Jumlah menteri yang terciduk korupsi oleh KPK dan Kejaksaan juga jadi rekor. Terbanyak dalam sejarah. Itupun sudah terbantu saat UU KPK direvisi. KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Kewenangannya disunat. Untuk sekedar OTT saja harus melalui prosedur yang rumit. Padahal OTT ini dulu jadi senjata paling ampuh KPK dalam menangkap koruptor. Kalau sudah OTT maling-maling itu tidak bisa lagi berkelit.
ICW mencatat, jumlah kerugian negara akibat korupsi berdasarkan vonis pengadilan di era rezim Gorong-gorong mencapai 290 triliun. Ini juga rekor. Itu baru yang tertangkap. Yang tidak tertangkap tentu jauh lebih besar lagi. Siapa otak korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun saat ini belum terungkap. Yang diciduk baru kroconya. Sama halnya dengan kasus pengelolaan situs judi di Kemenkominfo. Yang ditangkap baru operator-operatornya. Dalangnya ya tahu sendiri lah ya.
Di atas kita baru bicara kebobrokan di pengelola negara. Belum bahas kebobrokan di lembaga lain. Oknum hakim yang tertangkap menyimpan duit cash hingga triliunan rupiah di rumahnya, Ketua KPK yang jadi tersangka kasus pemerasan, oknum yang menembak anak buahnya, oknum yang jadi bandar narkoba, dan oknum-oknum lain yang kasus-kasusnya bikin kita geleng kepala. Oknum-oknum ini kalau dikumpulkan bisa bikin satu lembaga sendiri.
Padahal kurang nyinyir bagaimana lagi rakyat negara ini di era tersebut, dan faktanya sebagian besar kasus kebobrokan pejabat publik dibongkar oleh netizen. Viral dulu baru diproses. Tapi korupsi jalan terus, seolah-olah para-para pejabat itu tidak peduli. Rakyat menggonggong koruptor berlalu.
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib negara ini jika harapan Mas Danang Adi Priyonggo dan kawan-kawannya agar rakyat tidak terlalu nyinyir ke pemerintah benar-benar terjadi. Kalau terlalu nyinyir mending pindah negara saja kata mereka secara tersirat.
Para koruptor pasti bangga dengan orang-orang ini.
Lalu bagaimana dengan rezim sekarang?
Kita belum tahu. Tapi jargon 'melanjutkan' bisa jadi harapan kita semua agar negara ini bisa lebih baik. Apalagi menurut Gus Dur, beliau adalah orang yang paling ikhlas.
(fb)
