RISIKO BERMAIN DI LAUT ADALAH TENGGELAM
Fir’aun yg mengaku dirinya Tuhan tidak berani memagari, mengkapling laut dan pada akhirnya mati dihimpit, ditenggelamkan air laut.
Di Indonesia, kelakuan pejabat yg disuap uang oligarki, tak puas berkuasa, merampok, memakan tanah di darat, berambisi merampok kekayaan di laut. Memberi kuasa kepada oligarki asing, Memagari, mengkapling laut layaknya lahan milik nenek moyang mereka.
Sebelum hal itu berlanjut semakin buruk, pejabat dan oligarki korup itu harus ditenggelamkan layaknya Fir’aun.
Awal mula pagar laut, bersumber pada penerbitan Permenko ekonomi No 6 tahun 2024 menandai yg diterbitkan Airlangga Hartati. Penerbitan beleid ini didasarkan atas kolusi antara Jokowi melalui Airlangga dengan Aguan.
Aguan diuntungkan dengan pemberian status PSN di Kawasan Wisata yg kemudian dimanipulasi menjadi proyek PIK 2. Status PSN disalahgunakan Aguan untuk memperluas cakupan wilayah bisnis properti pribadinya.
Unsur kolusi dalam penerbitan Pepres PSN di PIK adalah sebagai "barter" Aguan dengan Jokowi dalam proyek IKN Penajam Kaltim.
Kolusi itu perbuatan pidana sebagaimana korupsi, dan nepotisme. Dalam kasus pagar laut, bukan hanya Jokowi, juga melibatkan unsur pejabat Daerah disinyalir telah melakukan kolusi dengan Aguan pemilik perusahaan pengembang PIK-2.�
Maka Pemeriksaan tidak boleh dibatasi pada pelanggaran atas pembuatan pagar laut saja tetapi yang terpenting adalah skandal besar PSN PIK-2 itu sendiri. Ada agenda besar yg harus dibongkar lebih jauh.
Bahwa dalam upaya Membongkar skandal PIK 2 beserta pagar lautnya, harus diprioritaskan menyusur kolusi antara Jokowi dan Aguan. Jika tidak, selamanya kasus itu akan tetap menjadi polemik dan dikemudikan hari akan dikenang sebagai hiburan dan sandiwara belaka.
Kolusi Jokowi dan Aguan adalah kata kunci membongkar permasalahan PIK 2 dan pagar laut secara tuntas. Jika kolusi diantara keduanya bisa diselesaikan, maka akan beres pula semua masalah yg terjadi di laut Banten saat ini.
Jokowi dan Aguan harus diperiksa. Selama proses pemeriksaan keduanya, harus ditangkap dan dipenjarakan. Rana pemeriksaan keduanya adalah tindak pidana khusus dengan dugaan kolusi, korupsi, bahkan subversi.
Kolusi Aguan dan Jokowi adalah bagian yg harus diprioritaskan untuk diselidiki secara mendalam. Penyidik lebih mudah melakukan pembuktian kolusi dibanding korupsi. Kolusi sama halnya nepotisme. Keduanya merupakan kejahatan sistematis yg lebih nyata dan mudah dibongkar.
Prabowo, dan penegak hukumnya KPK atau Kepolisian berhentilah bersandiwara, berhentilah mengulur-ngulur waktu.
Jika pemerintah dan penegak hukum tidak serius. Maka sebelum Tuhan bertindak, kemarahan rakyat yg akan ambil bagian menenggelamkan Aguan dan Jokowi.
(Faisal Lohy)
