Pasalnya, Gibran bakal memberikan sambutan di HUT ke-65 MKGR yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Januari 2025.
Gibran pun diisukan bakal diprospek menjadi kader beringin usai memberikan sambutan di HUT ke-65 MKGR.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia sedikit berkomentar soal isu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan masuk partainya melalui organisasi masyarakat (ormas) pendiri, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Bahlil hanya meminta publik menunggu puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR yang digelar pada Sabtu (18/1/2025) malam.
"Saya sampai dengan sekarang masih, itu kan nanti di MKGR besok malam saja nanti kita lihat," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (16/1/2024).
Lebih lanjut, Bahlil meminta isu masuknya Gibran ke MKGR ditanyakan kepada Ketua Umum MKGR Adies Kadir.
Bahlil mengaku dirinya juga merupakan undangan dalam acara HUT Ormas MKGR.
Ia juga tak mengetahui siapa saja undangan di acara tersebut.
"Menyangkut siapa yang diundang wallahu a'lam bishawab, karena saya juga undangan, tapi saya yakinkan bahwa besok (hari ini -red) acaranya baik," ujar Bahlil.
MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran jika Ingin Bergabung
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Partai Golkar akan mengumumkan struktur kepengurusan baru di forum Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) pada 18 Januari 2025.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum MKGR Partai Golkar, Adies Kadir. Selain perombakan pengurus, pihaknya juga melakukan evaluasi dalam forum itu.
“Jadi forum ini bisa menambah atau mengurangi komposisi kepengurusan, baik itu di majelis tinggi, dewan-dewan, dan juga di kepengurusan DPP,” kata Adies di Grha Beta MKGR, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
Dia juga menanggapi soal isu Presiden ke-7 RI Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergabung ke ormas MKGR Golkar.
Menurutnya, pihaknya menyambut baik jika keduanya ingin bergabung.
Dia menjelaskan MKGR adalah ormas yang terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Pihaknya tidak akan menghalangi masyarakat sipil maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
