Oleh: Wendra Setiawan
Baru jalan 3 hari, sudah bingung mau menyediakan anggarannya dari mana. Dikira mudah kali ya memindahkan alokasi belanja dari satu pos ke pos lain? Apalagi nilainya sangat fantastis. 71 triliun untuk tahun pertama, dan berpotensi membengkak di tahun-tahun berikutnya, karena inflasi sudah mengintai, dan cakupan anak yang harus diberi makan juga meluas.
Harusnya ketika program ini sudah diniatkan akan dilaksanakan, dan jika sudah tahu anggarannya sangat menakjubkan, pekerjaan pertama yang harus mereka lakukan adalah efisiensi, lalu meningkatkan pendapatan.
Efisiensi harus dimulai dengan merampingkan kementerian. Semakin ramping kementerian, semakin banyak duit yang bisa hemat, karena setiap kementerian pasti butuh anggaran untuk menjalankan program-programnya. Selain itu, dengan kementerian yang ramping, personilnya juga jadi ramping, sehingga potensi korupsi bisa diminimalisir.
Lha ini boro-boro merampingkan kabinet. Jumlah kementeriannya justru ditambah secara ugal-ugalan.
Jika dilihat dari personil-personilnya, sangat sulit untuk tidak berprasangka negatif bahwa kabinet sekarang ini sebagiannya tidak lebih dari kabinet titipan mantan, dan sebagian lagi sebagai balas jasa.
Segala relawan dan buzzer tukang onar diangkat jadi menteri dan wakil menteri. Dan mereka-mereka ini belum lagi kerja, belum lagi punya program, sudah teriak-teriak minta anggaran.
Setelah efisiensi, tingkatkan pendapatan negara dengan meningkatkan pemasukan dari pajak, bukan menaikkan pajak.
Caranya ya membuat kebijakan yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.
Pertumbuhan ekonomi naik, pemasukan dari pajak otomatis naik.
Menaikkan tarif pajak saat kondisi daya beli masyarakat masih lemah justru kontra-produktif.
Demikian.
