» » Ada kepala desa yang "jual negara" bisa beli mobil Rubicon? terkait pagar laut?

Ada kepala desa yang "jual negara" bisa beli mobil Rubicon? terkait pagar laut?

[PORTAL-ISLAM.ID] Wartawan senior Asyari Usman di akun facebooknya menyebut ada kepala desa yang jual negara bisa beli mobil Rubicon.

"Ada kepala desa yang jual negara bisa beli mobil Rubicon. Kalau di negeri lain, orang ini sudah lenyap," ungkap Asyari Usman.

Walau tidak menyebut nama, namun diduga ini terkait pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km yang ternyata sudah memiliki sertifikat HGB.

Di media viva.co.id ada berita berjudul "Heboh Kepala Desa Kohod Dikaitkan Pagar Laut PIK 2, Mobil Mewahnya Jadi Sorotan, Kok Bisa?"

Pagar laut di kawasan Pantai Indak Kapuk atau PIK 2, perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah menyita perhatian publik. 

Terkait hal itu, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten bernama Arsin juga ikut disorot.

Lantas apa hubungan Kepala Desa Kohod, Arsin dengan viralnya pagar laut di kawasan PIK 2 itu?

Adapun nama Kepala Desa Kohod, Arsin mencuat setelah kasus pagar laut itu viral di media sosial X. 

Warganet kemudian mengaitkan kejadian itu dengan sosok Arsin yang diduga ikut terlibat dalam proyek pagar laut. Salah satunya diungkap oleh akun X @NenkMonica.

Akun itu kemudian memposting potongan video yang mengaitkan Arsin dengan keberadaan pagar laut di kawasan PIK 2.

"Harta kekayaan Arsin sang Kepala Desa yg mengkoordinir pekerja pagar laut PIK2," kata akun X @NenkMonica.

Pak Said Didu yang aktif advokasi membela warga Banten membongkar proyek PSN PIK 2 dan pagar laut juga mengungkap soal Desa Kohod.

Muhammad Said Didu:

Saya yakin banyak kasus di Desa Kohod terkait PIK-2 :
(1) Desa ini "dikuasai" preman-saya berkali2 diusir preman dari Desa ini. Kemarin pengusiran masih saya alami 
(2) Kepala Desanya sangat "aktif" membela PIK-2
(3) data yg terbuka bahwa sertifikat laut terbanyak di Desa ini.

"Jangan berlama-lama bongkar kasus sertifikat dan pagar laut - mulai saja dari periksa sertifikat di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji - nanti akan terbuka di Desa lainnya," kata Pak Said Didu.

Pak Said Didu membagikan berita: "Kontroversi Sertifikat 300 Hektare di Desa Kohod: Estimasi Nilai Rp 6 Triliun dan Dugaan Fee Rp 150 Miliar".

👇👇
Baca juga :