Belum 100 hari menjadi presiden, Prabowo membuat banyak “gebrakan”.
Salah satunya ide mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
Alasannya, pilkada langsung terlampau menyedot banyak biaya.
Padahal, pilkada mahal karena politisi memakai politik uang.
Politik uang berbahaya karena tak mendidik publik akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.
Jadi, jika ingin pemilu efisien, Prabowo semestinya menguatkan sistemnya agar politik tak menjadi mahal. Banyak contoh negara maju bisa membuat sistem pemilu yang murah.
Pemilu langsung adalah cara melibatkan publik mengelola negara, yang di masa Orde Baru dikendalikan segelintir elite.
Gagasan Prabowo itu mencemaskan karena didukung partai-partai.
Jika gol, bukan tak mungkin mereka mengamendemen UUD 1945 kembali ke yang asli sehingga tak ada lagi pemilu langsung. Cita-cita Reformasi tumpas seketika.
(Selengkapnya baca di Majalah TEMPO terbaru)
