Respect!
Namanya adalah Theodor Meron. Ia adalah korban Holocaust dan mantan Duta Besar Israel untuk Kanada.
Theodor adalah satu dari 6 hakim ICC yang memutuskan untuk mengeluarkan surat penangkapan dua penjahat perang PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menhan Israel Yoav Galant.
Dulu, Theodor melawan Nazi. Hari ini pun, dia juga masih melawan Neo-Nazi.
Dan penjahat perang Netanyahu menyebut orang yang konsisten melawan kekejaman Nazi ini anti-semitik.
***
Theodor Meron lahir pada tahun 1930 dalam keluarga Yahudi kelas menengah di Kalisz, Polandia.
"Pada usia 9 tahun, saya sudah tidak bersekolah," katanya dalam pidatonya tahun 2008 untuk American Council of Learned Societies. "Ghetto dan kamp kerja menyusul, dengan sebagian besar keluarga saya menjadi korban Holocaust."
Setelah perang, Meron beremigrasi ke Israel, tempat ia menyelesaikan sekolah menengah atas. Ia menjalani dinas militernya sebelum belajar hukum di Universitas Yerusalem, Universitas Harvard, dan Universitas Cambridge.
"Jejak perang membuat saya sangat tertarik untuk bekerja di bidang yang dapat berkontribusi untuk membuat kekejaman menjadi tidak mungkin dan menghilangkan kekacauan yang mengerikan, ketidakberdayaan, dan hilangnya otonomi yang sangat saya ingat," katanya dalam pidato tahun 2008.
Di Israel, Meron naik pangkat di dinas luar negeri, dan akhirnya, pada tahun 1971, ia menjadi duta besar Israel untuk Kanada. Pada tahun 1977, ia mulai mengajar hukum internasional di Universitas New York. Keluarganya pindah ke New York, dan ia menjadi warga negara AS pada tahun berikutnya.
Sebagai pengacara dan hakim, Meron memperoleh reputasi sebagai orang yang jeli membaca hukum internasional tanpa mempedulikan tekanan politik.
Pada tahun 2006, terungkap bahwa setelah Perang 1967, sebagai penasihat hukum untuk Kementerian Luar Negeri Israel, Meron mengeluarkan nota rahasia bahwa pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat atau wilayah lain yang direbut Israel adalah ilegal menurut hukum internasional.
Pada tahun 1968, ia menyatakan dalam nota hukum rahasia lainnya bahwa pembongkaran rumah-rumah Arab akan dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum. Pendapatnya sebagian besar diabaikan oleh pemerintah Israel.
