PAK PRABOWO, SRI MULYANI KAPAN DIGANTI?
By Azwar Siregar
Saya harus hati-hati menulis ini. Karena ternyata Pendukung Presiden itu siapa saja dan dimana saja sama.
Banyak yang membabi-buta mendukung mereka.
Bagi mereka Tokoh yang mereka pilih itu akan selalu baik. Salah dan benar akan selalu dibela bahkan dipuja.
(Suatu saat mungkin saya juga akan ditawur sesama Pendukung Pak Prabowo 😁)
Jadi kalau ada yang perlu dikritik dari Pak Prabowo diawal Pemerintahannya adalah gagalnya rencana Pak Prabowo yang hendak memisah "sektor pendapatan" dan "sektor penerimaan" negara.
Konon Sri Mulyani tidak mau jadi menteri kalau hanya mengurusi Pengeluaran Negara. Dia itu kapitalis murni. Lintah. Kompeni kalau jaman dahulu. Butuh tetap berkuasa di bagian peras dan memeras rakyat.
Makanya rencana dia dan Pak Jokowi menaikkan PPN 12 persen terus berlanjut....
Otak Kapitalis dan Lintah model Sri Mulyani sebenarnya sangat sederhana. Bagi mereka, untuk menjaga stabilitas keuangan dan kesehatan APBN selalu memakai cara termudah: Palak Rakyat lewat Pajak!
Sumber APBN kita hampir atau bahkan lebih 70 persen dari Pajak. Jadi kalau mau menambal minus APBN, tinggal menaikkan Pajak. Mudah bukan?
Padahal masih banyak opsi lain tanpa memeras rakyat (lagi).
Pertama sesuai ejekan mereka ke Pak Prabowo yang 2014 berteriak "bocor...bocor...". Sampai-sampai Pak Prabowo disebut Prabochor kan?
Saya kurang ingat apakah Menteri Kehutanan sekarang, si Juli Antoni salah satu yang sering menyebut Prabochor itu.
Sudahkah Pemerintah, khususnya Ratu Palak maksimal menambal kebocoran Anggaran dan Pendapatan Negara kita?
Kata Pak Prabowo, kebocoran anggaran Negara kita sampai 1000 Triliun!
Jadi kalau misalnya defisit (kekurangan) APBN kita "cuma" 616 triliun, ngga perlu memalak rakyat lagi dengan menaikkan PPN. Cukup stop kebocoran anggaran dan pendapatan negara. Masih ada surplus hampir 400 triliun tuh.
Opsi selanjutnya adalah efisiensi Pengeluaran Negara.
Hemat-hematlah. Sudah bertahun-tahun APBN masih defisit, gaji-gaji Pejabat kok malah naik. Fasilitas-fasilitasnya kok minta yang wah. Coba dihemat 10 persen saja dari pengeluaran Negara. Aman barang itu!
Terus opsi selanjutnya adalah memaksimalkan Pajak itu sendiri.
Kita ambil contoh PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.
Saya punya rumah di Sepatan- Tangerang.
Sekitar dua tahun yang lalu saya lupa bayar PBB-nya. Menunggak setahun. Pas saya datang ke Kantor Pos untuk membayar Pajaknya, karena menunggak, pihak Kantor Pos bilang harus bayar langsung ke Kantor entah dimana saya lupa. Pokoknya lumayan jauh.
Lah, kita mau bayar pajak malah repot. Ya sekalian saya biarkan saja. Lupa sudah berapa tahun memunggaknya. Salah Pemerintah sendiri. Bukannya dipermudah kok prosedurnya tetap berbelat-belit!
Contoh yang lain Pajak Motor dan Mobil!
Coba lihat iklan motor dan mobil bekas yang dijual di Marketplace. Kemungkinan 60-70 persen kondisi pajak menunggak.
Artinya bisa 20-30 persen motor dan mobil orang Indonesia menunggak pajaknya!
Bukan masalah ngga mau bayar. Tapi ribet. Khususnya kalau kita beli motor dan mobil bekas. Harus balik nama lah (tambah biaya lagi). Bahkan harus mutasi (kalau beda daerah).
Kenapa ngga dibikin mudah aja. Misalnya biarkan saja BPKB-nya nama siapapun tapi mutakhirkan datanya (mosok kalah sama Sistem Perbankan).
Sebaiknya Pajak Kendaraan bermotor diambil alih Pemerintah Pusat saja. Baru persenan pajaknnya dibagikan ke daerah berdasarkan plat-nya.
Urusan mutasi-mutasi ini bikin ribet loh. Pertama mahal kalau mutasi. Kedua, kalau mau bayar harus ke Samsat asal Kenderaan bermotor.
Baiklah saya terbuka saya. Dua mobil saya menunggak Pajaknya sudah setahun. Satu motor juga sudah menunggak bulanan. Karena platnya B sedangkan saya sekarang mandah di Kaltim.
Kalau mau bayar pajak harus pulang ke Tangerang. Berapa tiket pesawat. Mahal biaya dijalan. Ya sudah, sekalian tunggu menunggak 3 tahun kedepan aja. Ada Pemutihankan?
Coba saya bisa bayar pajak di Samsat Samarinda. Urusannya ngga ribet. Datang. Langsung bayar. Saya pasti ngga menunggakkan?
Saya kira ratusan ribu kenderaan bermotor di Negeri kita ini kasusnya sama. Malas bayar pajak karena ribet!
Negara butuh Pajak tapi bayar pajaknya ribet. Coba dipermudah. Dibuat sistemnya semudah belanja online.
Tapi ya mungkin otak kompeni Sri Mulyani ngga pusing. APBN tekor, tinggal naikkan PPN. Produsen dan Pedagang yang langsung motong pajak dan serahkan upeti ke Negara. Sri Mulyani tinggal santai.
Menteri gini sebaiknya cepat diganti!
(fb)
