[PORTAL-ISLAM.ID] KUALA LUMPUR – Malaysia telah menyiapkan rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang antara lain mengusulkan agar “Israel” dicopot dari anggota organisasi tersebut.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi informasi di Dewan Rakyat (Parlemen Malaysia) hari ini mengatakan rancangan resolusi tersebut sedang dalam proses negosiasi dan diharapkan akan dipresentasikan di Majelis Umum PBB untuk disetujui dalam waktu dekat.
“Tanggal 31 Oktober lalu, Malaysia bergabung dengan Core Group untuk persiapan rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban ‘Israel’ untuk mengizinkan kegiatan dan kehadiran PBB,” ujarnya, lansir Malaysia Kini, Senin (4/11/2024).
Hal ini juga mencakup badan-badan di bawah PBB, organisasi internasional dan negara ketiga di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT), yang dilaksanakan atas persetujuan pemerintah Palestina untuk kepentingan masyarakat Palestina di wilayah tersebut.
Dia mengatakan bahwa setelah disetujui nanti, resolusi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang memungkinkan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) untuk terus menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan yang telah memberikan bantuan kepada lebih dari enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.
Anwar mengatakan selama 75 tahun UNRWA menjadi penopang utama penyaluran bantuan internasional kepada rakyat Palestina dan peran penting UNRWA di Palestina juga didukung penuh oleh Malaysia dengan bantuan, kerja sama dan koordinasi akan terus ditingkatkan.
“Dukungan Malaysia yang berkelanjutan terhadap UNRWA cukup penting dan kami juga mendapat apresiasi dari Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini yang menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Luar Negeri (Datuk Seri Mohamad Hasan) pada sidang PBB terakhir dan meminta agar kerja sama ini ditingkatkan,” ujarnya. .
Perdana Menteri mengatakan, sudah setahun sejak “Israel” melakukan genosida di Gaza dan hingga 1 November, konflik di wilayah tersebut telah menewaskan 43.204 warga Palestina, termasuk 16.500 anak-anak.
“Sebanyak 101.641 warga Palestina dilaporkan terluka, sementara 11.000 orang lainnya dilaporkan hilang. Rata-rata 118 warga Palestina tewas dan 277 luka-luka setiap hari sejak Oktober 2023.
Sayangnya, situasi di Gaza terus meningkat dan seperti yang saya tekankan karena kekerasan terjadi tanpa henti dengan impunitas, dengan izin, dan dengan dukungan langsung dan tidak langsung dari negara-negara sekutu “Israel”, katanya.
Israel Larang UNRWA di Palestina
Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, menegaskan bahwa pelarangan kegiatan mereka oleh Israel merampas hak anak-anak Palestina untuk menuntut ilmu.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyerukan pihak-pihak terkait untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza ketimbang melarang kegiatan badan PBB itu.
"Anak-anak dan pendidikan mereka seringkali luput dalam diskusi di mana para 'ahli' atau politisi membahas pengganti UNRWA," katanya.
Tanpa pendidikan, kata Lazzarini, anak-anak akan menjadi korban eksploitasi dan bahkan justru ikut berperang. Kestabilan kawasan pun tidak akan tercapai jika hak pendidikan dicabut.
"Tanpa UNRWA, nasib jutaan orang dipertaruhkan," kata dia, menegaskan.
Hingga Oktober 2023, UNRWA telah menyediakan pendidikan bagi 300 ribu anak-anak di Jalur Gaza, yang kini menjadi target serangan dan blokade Israel. Angka itu mewakili hampir separuh dari populasi anak usia sekolah di wilayah kantong Palestina tersebut.
Agresi Israel telah menyebabkan anak-anak "kehilangan tahun kedua mereka belajar," kata dia.
"UNRWA adalah satu-satunya badan PBB yang memberi layanan pendidikan langsung di sekolah-sekolah PBB," kata Lazzarini, sembari menyatakan bahwa pihaknya juga melayani 50.000 siswa di sekolah-sekolah UNRWA di Tepi Barat.
Pekan lalu, 92 dari 120 anggota Parlemen Israel, Knesset, menyetujui pelarangan aktivitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan tersebut dikecam Barat dan organisasi-organisasi internasional.
Israel menuduh sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 serta menuding badan tersebut "mengajarkan terorisme dan kebencian."
UNRWA, yang bermarkas di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka netral dan hanya fokus melayani pengungsi Palestina.
Israel terus melancarkan serangan ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan gencatan senjata segera dan digugat di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan melakukan genosida.
Agresi Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 43.300 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 102 ribu lainnya.