Mereka mendiskusikan mengenai tanah sitaan atau rampasan dari koruptor untuk digunakan sebagai perumahan rakyat.
"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah, dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
Maruarar menyatakan sistem dan sumber daya manusia (SDM) mengenai itu sedang dibuat. Ia memandang penting ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan warga.
"Sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," ucap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan lembaganya mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. KPK akan menginventarisasi aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.
"Jadi, aset tanah dan bangunan kami akan inventarisisasi dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata dia.
Sebelumnya, permintaan serupa juga sudah dilayangkan Maruarar kepada Kejaksaan Agung.
Program 3 Juta Rumah
Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bahwa pembangunan tiga juta rumah merupakan salah satu visi yang disampaikan Presiden Prabowo pada kampanye Pilpres 2024.
Tujuan pembangunan tiga juta unit rumah tersebut, untuk mengentaskan rumah tidak layak huni milik masyarakat.
"Rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan dibangun di pedesaan, pesisir, dan perkotaan," katanya.
Fahri Hamzah menegaskan, hingga saat ini masih banyak keluarga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hidup tanpa tempat tinggal.
"Ini sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Melalui Kementerian PKP, imbuhnya, pemerintah harus menyiapkan organisasi yang siap untuk melaju dan berjalan lebih cepat di sektor perumahan.
DPR Sebut Program 3 Juta Rumah Ala Prabowo Butuh Rp750 T
Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).
Menteri Perumahan Maruarar Sirait menegaskan bahwa anggaran Kementerian Perumahan yang hanya Rp5 triliun pasti kurang untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Walau, ia belum bisa memberikan berapa hitungan persis yang dibutuhkan.
Menteri Ara tak bisa menyebut angka pasti berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun 3 juta rumah. Termasuk, apakah ada peluang lebih rendah dari hitungan DPR RI yang mencapai Rp750 triliun per tahun.
"Nanti hitungannya kita komprehensifkan, kita diskusikan. Makanya kalau gak lakukan efisiensi, tidak gotong royong, tidak tepat sasaran. Bayangkan sekarang begitu banyak yang tidak tepat sasaran, banyak yang tidak terpakai," jelas Ara.
"Sekarang saya harus kreatif, saya gak mau pasrah," tegasnya.
Anak buah Prabowo itu hanya bisa memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI.(*)
