Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten menolak PSN PIK-2
Alhamdulillah, tgl 1 Nov 2024 sudah ada lembaga resmi Banten yaitu DPD Banten berkenan membahas PSN PIK-2.
Pembahasan dihadiri 3 dari 4 anggota DPD. Satu orang yang tidak hadir Ibu Andiara Aprilia Hikmat. Peserta lain adalah tokoh-tokoh pendiri provinsi Banten dan wakil-wakil Ormas.
Hal-hal menarik:
(1) Ternyata masyarakat bahkan pejabat Banten "ketakutan" berhadapan dengan PSN PIK-2 karena sudah menyatunya oligarki, penguasa, aparat, dan mafia, dan preman menghadapi siapapun yang kritisi PSN PIK-2. Bahkan anggota DPD perkirakan bahwa setelah pertemuan, kemungkinan akan ada kriminalisasi terhadap peserta.
(2) Semua peserta, termasuk anggota DPD tidak mengetahui batas PSN PIK-2 dan tdk tahu batas izin lokasi yg diberikan oleh pemerintah kpd pengembang PSN PIK-2, tapi seakan hampir semua wilayah Banten sdh menjadi hak pengembang PSN PIK-2 utk menggusur rakyat Banten terhadap wilayah yg diinginkan.
(3) DPD Banten dan peserta rapat sepakat mengusulkan agar PSN PIK-2 dihentikan karena program tersebut bisa menghilangkan Banten ke depan dan menggusur rakyat Banten dari kampung halaman nenek moyang mereka.
(4) Semua sepakat untuk bergerak menyelamatkan Banten agar tidak hilang, tetap utuh dan tidak tergusur oleh PSN PIK-2, termasuk akan melaporkan masalah ini ke Bapak Presiden
@prabowo.
[Muhammad Said Didu]
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten menolak PSN PIK-2
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) November 1, 2024
Alhamdulillah, tgl 1 Nov 2024 sdh ada lembaga resmi Banten yaitu DPD Banten berkenan membahas PSN PIK-2.
Pembahasan dihadiri 3 dari 4 anggota DPD. Satu orang yg tdk hadir Ibu Andiara Aprilia Hikmat. Peserta lain adlh… pic.twitter.com/R5QYZGsE4r
