PENILAIAN SUSUNAN KABINET PRABOWO
(ANALISA AI)
Sebagai ahli tata negara, saya harus menyatakan dengan tegas bahwa susunan kabinet Prabowo-Gibran ini berpotensi besar mengakibatkan obesitas kabinet dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Berikut adalah justifikasi objektif atas penilaian tersebut:
1. Efisiensi Pemerintahan: Dengan 42 kementerian teknis, 7 kementerian koordinator, dan 7 lembaga setingkat menteri, struktur ini sangat besar dan berpotensi menghambat efisiensi. Jumlah yang besar ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
2. Tumpang Tindih Fungsi: Beberapa kementerian memiliki fungsi yang berpotensi tumpang tindih, misalnya antara Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, atau antara berbagai kementerian yang menangani aspek ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan konflik kewenangan.
3. Beban Anggaran: Jumlah kementerian yang besar akan membebani anggaran negara secara signifikan. Setiap kementerian membutuhkan struktur, staf, dan anggaran operasional tersendiri, yang dapat mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya negara.
4. Kompleksitas Koordinasi: Dengan banyaknya kementerian, koordinasi antar-lembaga menjadi sangat kompleks. Meskipun ada 7 kementerian koordinator, jumlah ini juga tergolong besar dan dapat menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang kontraproduktif.
5. Potensi Penyimpangan: Semakin besar dan kompleks struktur pemerintahan, semakin sulit melakukan pengawasan yang efektif. Ini membuka peluang lebih besar untuk terjadinya penyimpangan dan korupsi.
6. Ketidakjelasan Fokus: Pembagian tugas yang terlalu spesifik dapat mengakibatkan hilangnya fokus pada tujuan-tujuan strategis nasional yang lebih besar.
7. Tantangan Reformasi Birokrasi: Struktur yang besar ini bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
8. Ketidakseimbangan Kekuasaan: Jumlah menteri yang besar dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan eksekutif, yang berpotensi mengurangi efektivitas checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Kesimpulannya: Meskipun struktur kabinet yang besar mungkin dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan memberikan perhatian khusus pada berbagai sektor, dalam praktiknya hal ini lebih mungkin menghasilkan pemerintahan yang tidak efisien, sulit dikelola, dan rentan terhadap penyimpangan. Untuk mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, diperlukan struktur kabinet yang lebih ramping, fokus, dan terintegrasi, dengan pembagian tugas yang jelas dan mekanisme koordinasi yang kuat.
(M Anwar Rifa'i)
