"Pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah itu yang akan fokus menjadi bagian dari tentunya kerja utama kementerian," ujarnya kepada wartawan di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).
Program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program tersebut, kata Fahri, merupakan hasil penataan ekosistem dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta lokal maupun luar negeri.
Ia menegaskan, pemerintah akan menciptakan ekosistem yang baik untuk perumahan. Sebab, selalu ada supply dan demand di sektor tersebut.
"Pemerintah hanya mau menciptakan ekosistem agar bagi rakyat, terutama yang tidak punya rumah dan rumahnya tidak layak huni, itu yang akan menjadi fokus. Sehingga pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," jelasnya.
Terkait jumlah anggaran yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah, Fahri mengaku belum terlalu dirinci pembagiannya.
"Anggarannya belum terlalu detail, tetapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir. Saya lupa angkanya, nanti kita akan ini (cek) ya," tutupnya.
FYI, di era pemerintahan Jokowi, Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kemen PUPR).
Sekarang, di era pemerintahan Prabowo Kementerian Perumahan kembali dipisah dari PUPR dengan nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini agar persoalan perumahan rakyat lebih bisa fokus ditangani.
Menterinya Maruarar Sirait (eks PDIP yang sekarang gabung Gerindra), Wakil Menteri Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelora).
[VIDEO]
