NUSANTARA DI AMBANG MERANA
SETELAH menggeber pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menjadi tempat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79, tak terdengar lagi kabar akselerasi dari Kalimantan. Presiden Joko Widodo justru menginjak rem. Jokowi memutuskan menunda pemindahan aparatur sipil negara hingga menyerahkan keputusan pemindahan ibu kota kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam rapat di Istana Negara, Jakarta, 1 Juli 2024, Jokowi meminta pemindahan ASN dimulai pada September. Target ini sudah molor dari rencana awal. Jokowi awalnya menargetkan IKN sudah bisa menjadi kantor pemerintah mulai awal semester II tahun ini. Dia pun berencana pindah mulai Juli 2024. Namun target tersebut kini hanya isapan jempol.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, IKN belum siap menerima penghuni sehingga rencana kepindahan ASN harus mundur. "Beliau punya arahan terbaru, tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain," katanya pada 3 September 2024.
Jokowi mengkonfirmasi pernyataan tersebut pada 25 September lalu. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan hunian ASN serta fasilitas pendukungnya, seperti rumah sakit, sekolah anak, dan tempat rekreasi, tersedia di Nusantara. "Inilah ekosistem yang ingin kita bangun agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ibu kota negara lain," ujarnya.
Masalahnya, kata dia, membangun ibu kota negara bukan sesuatu yang mudah. "Pindahan rumah saja ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota."
Pada Selasa, 8 Oktober 2024, Anas mengatakan Jokowi memerintahkan pemindahan ASN ke IKN dimulai pada Januari 2025. Menurut Anas, pemerintah akan segera menyiapkan skema pemberangkatan ASN ke IKN hingga insentifnya.
Selain soal pemindahan ASN, Jokowi masih belum meneken payung hukum pemindahan ibu kota menjelang lengser. Dia harus menerbitkan keputusan presiden untuk mengubah status Nusantara sebagai ibu kota pengganti Jakarta.
Namun ia memberi sinyal bakal menyerahkan wewenang tersebut kepada presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"Ya, semestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo (yang terbitkan keputusan presiden)," kata Jokowi di IKN pada 6 Oktober 2024.
Jokowi menjelaskan, penerbitan aturan sangat bergantung pada kesiapan IKN.
"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya, tapi juga membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," tuturnya.
MULYONO... MULYONO... YG NGOTOT PINDAH IBU KOTA SIAPA???? SIAPA???? KAN CUMA KAMU.
Isyarat Jokowi Menyerah Soal IKN
Sikap Jokowi belakangan dilihat Direktur Eksekutif Center of Law and Studies Indonesia Bhima Yudhistira sebagai sinyal menyerah terhadap IKN.
"Seolah-olah ingin melepas tanggung jawab karena ada kekhawatiran proyek tidak lanjut sesuai dengan perencanaan awal, antara lain mampu mendorong perekonomian atau membuat pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa," ucapnya.
Ditambah Jokowi mengklaim proyek IKN sebagai kehendak semua rakyat Indonesia. Keputusan membangun ibu kota baru, menurut Jokowi, sudah mendapat persetujuan dari semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene kepanjangan tangan rakyat. "Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan," kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024.
Padahal awalnya justru Jokowi yang mengungkapkan kehendak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Bahkan dia meminta izin kepada rakyat untuk melakukan itu saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen pada 16 Agustus 2019.
“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi ketika itu.
Kekhawatiran soal kelanjutan pembangunan IKN bukan tanpa alasan. Pembangunan tahap awal di Nusantara sejak 2022 sudah menghabiskan Rp 32,5 triliun selama satu tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pemerintah menganggarkan lagi Rp 44 triliun. Tapi, dalam RAPBN 2025, anggaran untuk membangun infrastruktur di IKN hanya Rp 143 miliar.
Bola Panas Prabowo
Bhima mengatakan Prabowo, yang menerima bola panas, tidak hanya menjadi penentu kelanjutan IKN. Kalaupun proyek ini tak dilanjutkan, dia mengingatkan beban terhadap negara tidak hilang. Prabowo masih harus menanggung biaya perawatan aset yang sudah berdiri di atas lahan yang dulunya hutan tersebut.
Peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies, Deni Friawan, mengatakan, ibu kota belum bisa dipindahkan sebelum masa jabatan Jokowi habis, antara lain, karena perencanaan yang tidak baik. Tenggat untuk melengkapi fasilitas hidup layak di sana terhitung singkat, ditambah pendanaan yang terbatas. Investor yang diharapkan bisa menjadi tumpuan pembangunan justru tak tertarik terlibat.
Pada masa pemerintahan Prabowo pun, Deni pesimistis investor swasta bisa berperan lebih besar.
"Kalau mau berinvestasi, mereka butuh insentif yang sangat besar dan menguntungkan. Itu harus ada jaminan dari pemerintah," tuturnya.
(Sumber: Koran TEMPO, Rabu, 9 Oktober 2024)
