Jika hal ini dilakukan maka Prabowo akan dikenang sebagai pemerintah yang anti terhadap perusakan lingkungan.
"Namun jika tidak (dibatalkan), maka Prabowo akan dinilai sama saja dengan Jokowi," kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 13 Oktober 2024.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, beban Prabowo tidak hanya dari sektor anggaran negara, namun juga dari sisi kebijakan yang kecenderungannya justru merugikannya dalam berhadapan dengan rakyat dan masyarakat dunia.
Salah satunya adalah masalah kebijakan yang tidak pro dengan lingkungan, yakni masalah ekspor pasir ke Singapura.
"Jelas kebijakan ekspor pasir sangat merendahkan harkat derajat bangsa di mata internasional," kata Saiful.
Kata Saiful, seolah Indonesia hanya bisa menjadi negara pengekspor produk alam tanpa memikirkan ekosistem yang melandasinya.
"Negara yang rela merusak lingkungan hanya demi mengejar keuntungan finansial semata," pungkas Saiful.
(Sumber: RMOL)
