Tepi Barat walaupun disitu ada pemerintahan Palestina (secara de jure) dengan Presidennya Mahmoed Abbas, tapi secara de facto wilayah Tepi Barat dikuasai Israel (termasuk Yerusalem Timur dimana terletak Masjid Al Aqsa).
Tentara Israel menyerbu dan menutup kantor TV Al Jazeera di kota Ramallah, Tepi Barat, pada Minggu (22/9/2024) pagi, dalam tindakan yang digambarkan sebagai keputusan militer yang sewenang-wenang.
Dalam siaran langsung televisi, tentara “Israel” bersenjata lengkap menyerbu kantor biro Al Jazeera di Tepi Barat yang diduduki “Israel” di Ramallah dan memberikan surat perintah untuk menutup kantor tersebut kepada kepala biro, Walid al-Omari.
Para tentara memerintahkan semua orang yang bekerja pada shift malam di biro tersebut untuk pergi, dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya boleh membawa barang-barang pribadi mereka, lansir Al Jazeera (22/9/2024).
Pasukan “Israel” menyerbu kantor Al Jazeera di Tepi Barat yang diduduki dan mengeluarkan perintah penutupan selama 45 hari, kata lembaga penyiaran Qatar itu, dengan rekaman yang menunjukkan tentara bersenjata lengkap dan bertopeng memasuki lokasi di Ramallah.
“Ada keputusan pengadilan untuk menutup Al Jazeera selama 45 hari,” kata seorang tentara “Israel” kepada kepala biro Tepi Barat Al Jazeera, Walid al-Omari, demikian laporan jaringan televisi tersebut, mengutip percakapan yang disiarkan secara langsung. “Saya meminta Anda untuk mengambil semua kamera dan meninggalkan kantor saat ini juga,” kata tentara itu.
Al-Omari melaporkan bahwa tentara “Israel” membawa sebuah truk untuk menyita dokumen, perangkat dan properti kantor.
Penyiar mengatakan bahwa para tentara tidak memberikan alasan atas perintah penutupan tersebut.
Tidak ada pengakuan langsung dari pasukan “Israel” atas penutupan tersebut. Militer “Israel” tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Associated Press.
Al Jazeera mengecam langkah tersebut saat terus menyiarkan langsung dari Amman di negara tetangga, Yordania.
Langkah ini merupakan tindakan terbaru “Israel” terhadap Al Jazeera. Pekan lalu, “Israel” mengumumkan bahwa mereka mencabut izin pers jurnalis Al Jazeera di negara tersebut, empat bulan setelah melarang saluran tersebut beroperasi di “Israel”.
Dalam sebuah pernyataan, Sindikat Jurnalis Palestina mengutuk tindakan “Israel” dengan mengatakan “keputusan militer yang sewenang-wenang ini dianggap sebagai pelanggaran baru terhadap karya jurnalistik dan media, yang selama ini telah mengekspos kejahatan pendudukan terhadap rakyat Palestina.
“Kami menegaskan solidaritas penuh kami dengan Al Jazeera dan menempatkan kantor pusat dan kemampuan kami untuk melayani rekan-rekan kami yang bekerja di sana”.
Di Gaza yang dikuasai Hamas, kantor media pemerintah mengutuk langkah tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Telegram, Al Jazeera melaporkan, dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
“Kami menyerukan kepada semua media dan wartawan di seluruh dunia untuk menyatakan solidaritas penuh kepada Al Jazeera,” tambah pernyataan tersebut.
Militer “Israel” telah berulang kali menuduh para jurnalis dari jaringan Qatar sebagai “agen teroris” di Gaza yang berafiliasi dengan Hamas.
Al Jazeera membantah tuduhan “Israel” dan mengatakan bahwa “Israel” secara sistematis menargetkan jurnalisnya di Jalur Gaza.
