Lika-liku PDIP Bergabung dalam Kabinet Prabowo
Datang terlambat ke gedung MPR, Ahmad Muzani duduk di samping Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin, 9 September 2024.
Sekjen Partai Gerindra itu sempat mencium tangan Megawati. Ia lantas menyampaikan salam dari Ketua Umum Gerindra sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Bu Megawati tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo,” kata Wakil Ketua MPR itu seusai pertemuan.
Hari itu, MPR menyerahkan salinan surat pencabutan Ketetapan MPR Sementara atau Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno.
Berpuluh tahun lamanya Megawati mengharapkan pencabutan ketetapan MPRS yang menuding ayahnya terlibat dalam PKI itu.
Muzani ditengarai ikut mendorong pewujudan harapan Megawati.
Menjelang dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto berinisiatif agar ketetapan MPRS itu bisa segera dicabut. Seorang petinggi Gerindra mengungkapkan, Prabowo menginstruksikan Muzani mendorong pencabutan itu. Politikus Gerindra yang kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, mendapat instruksi serupa.
Narasumber yang sama menyebutkan perintah pencabutan itu bertujuan membuka hubungan dengan Megawati. Sebab, PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
"Pencabutan ini bisa jadi pintu untuk komunikasi Bu Mega dengan Pak Prabowo," ucap Andreas.
Dua pengurus PDIP mengatakan Prabowo dan Megawati sempat berkomunikasi lewat saluran telepon akhir Agustus 2024.
Mereka membahas putusan MK yang menurunkan ambang batas suara partai sebagai syarat mengajukan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.
Saat itu muncul gelombang protes karena DPR berupaya menggagalkan pelaksanaan putusan MK. Prabowo belakangan mendukung putusan MK itu.
Komunikasi dengan kubu Prabowo juga terjalin lewat putri Megawati, Puan Maharani, dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.
Walaupun komunikasi Megawati dengan Prabowo sudah terjalin, arah politik PDIP di pemerintahan Prabowo masih menjadi tanda tanya. Keputusan berada di dalam atau di luar pemerintahan dipegang Megawati. "Yang pasti semuanya melalui pertimbangan yang matang," ujar Hasto.
Meski PDIP belum mengambil keputusan, Prabowo ditengarai telah mengamankan dua kursi menteri untuk partai itu.
Dua petinggi PDIP dan Gerindra menyebutkan kursi itu akan diberikan kepada Kepala BIN Budi Gunawan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Kepala BIN Budi Gunawan orang dekat Megawati. Ia menjadi ajudan Megawati saat menjabat presiden. Sedangkan Azwar Anas, bekas Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, adalah kader PDIP.
Narasumber yang sama menyebutkan keduanya akan ditarik Prabowo sebagai menteri dari kalangan profesional, bukan perwakilan partai. Dengan begitu, hubungan dengan PDIP bisa terjalin baik.
(Sumber: Majalah TEMPO, Minggu, 22 September 2024)
