Menjadi Anjing Atau Bebek?
Ceritanya, beberapa tahun silam, ada ustadz yang memberi taujih kepada kader-kader partainya di Batam, Prov Kepulauan Riau.
Ia menganalogikan anggota partainya untuk memilih menjadi seperti bebek. Teratur, ikut apa dan kemana perintah penggembalanya, karena akan membawa pada keselamatan.
Juga menyinggung yang keluar dari partainya, diibaratkannya seperti seekor anjing. Yang sendirian, tak bisa diatur, yang nyalaknya keras, yang disebutnya bisa menggigit siapa saja, terutama pada pemiliknya.
(Waktu itu, saya balas tulisan di sosmed: saya memilih menjadi anjing, daripada bebek yang dipelihara, digiring, dan disembelih penggembalanya).
Ustadz itu tak berselang lama memang menjadi pejabat publik di sebuah kota di Sumatera Barat. Gagah dan dielu-elukan sebagai bukti sosok teladan yang taat pada pimpinan partai.
Tetapi justru hari ini, sang ustadz maju pilkada tidak melalui partainya, tetapi menggunakan partai lain.
Dan dengan itu, saya ingin berjumpa dengan beliau, ingin bisa ngopi bareng, sambil membincang tentang anjing dan bebek yang pernah beliau sampaikan dalam taujihnya dulu.
(Agus Cuprit, kader Partai Gelora)
________________________
PKS kecewa Marfendi maju Cawako Bukittinggi dan siapkan sanksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap kekecewaan setelah salah satu kadernya, Marfendi yang akhirnya memajukan diri mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bukittinggi 2024.
"Wajar saja PKS kecewa, Marfendi sebelumnya adalah panutan, ia kader senior. Tapi ternyata berbuat di luar nalar. Sesuai keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumbar, akan diberikan sanksi," kata Ketua Dewan Etik PKS Bukittinggi, Syaiful Effendi, Senin (2/9/2024).
Ia menegaskan DPW Sumbar telah menetapkan sebelumnya bahwa satu-satunya calon yang diusung PKS adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPC) Bukittinggi, Ibnu Asis sebagai Calon Wakil Wali Kota yang berpasangan dengan Ramlan Nurmatias.
Namun ternyata, Marfendi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bukittinggi serta Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS, mendaftar di waktu terakhir ke KPU melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Ummat.
"PKS saat ini sedang memproses terkait sanksi apa yang akan diberikan ke Marfendi. PKS tidak pernah memberikan rekomendasi atau dukungan ia maju untuk Pilkada. Dalam prosesnya maju dari partai lain, harusnya kartu tanda anggota sudah dicabut," kata Syaiful Effendi.
PKS juga menyatakan proses lainnya terhadap istri dari Marfendi yang juga kader partai, Nurna Erva Karmila yang berhasil lolos duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumbar dan baru saja dilantik.
"Itu juga akan kami proses. Kita tunggu bagaimana hasil dan keputusan dari DPW dalam waktu dekat," kata Syaiful.
Syaiful mengungkap Marfendi sebelumnya pernah mengatakan ke PKS untuk tidak akan ikut dalam kontestasi politik di Bukittinggi.
"Mungkin secara tertulis memang tidak pernah ada perjanjian, namun secara lisan sudah beberapa kali dikatakan ke kami bahwa beliau tidak akan maju. Namun akhirnya malah mendaftar dari partai lain," kata Syaiful.
Ia tidak membantah dengan majunya Marfendi berpasangan bersama Fauzan Hafidz berpotensi memecah raihan suara pemilih dari pendukung PKS di Bukittinggi.
Sementara itu, Marfendi di saat mendaftar ke KPU Bukittinggi mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke PKS terkait keputusannya maju di Pilkada.
"Ya sudah ya, surat pemberitahuan sudah dikirimkan. Namun tentu bagaimana keputusannya saya serahkan ke partai," kata Marfendi.
PKS Siapkan Sanksi bagi Marfendi, Maju Pilkada dengan Partai Lain
Bakal Calon Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, optimis mampu memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Meski tidak diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Marfendi selaku kader mengaku, dukungan dari masyarakat ke dirinya terus mengalir.
“Kami optimis menang. Insya Allah dukungan masyarakat ramai kami rasakan dan Alhamdulillah banyak masyarakat yang bersedia mendaftarkan diri sebagai tim pemenangan,” kata Marfendi (2/9/2024).
Mengenai tim pemenangan, lanjut dia, akan terus diperkuat ke depannya. Bahkan akan dibentuk hingga ke tingkat RT RW. Soal statusnya sebagai kader PKS dan maju dengan diusung partai lain, Marfendi menilai, fenomena ini hal biasa dalam demokrasi.
“Banyak tokoh yang maju ke pilkada dengan didukung oleh partai yang berbeda, misalnya Maigus Nasir ataupun Guspardi Gaus yang juga maju dan bukan didukung oleh partainya. Ini fenomena biasa,” sebut Wakil Wali Kota Bukittinggi itu.
Sementara terkait sanksi yang tengah disiapkan DPW PKS, menurut Marfendi, ia kembalikan kepada partai. “Terkait sanksi itu tentu kewenangan partai, jadi kita sifatnya hanya menunggu keputusan. Apapun kemungkinannya itu semua dikembalikan kepada partai,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, Marfendi maju di pilkada Bukittinggi 2024 berpasangan dengan Fauzan Hafiz. Pasangan ini diusung koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Ummat.
“Kami bersama partai pengusung dan tim pendukung saat ini tengah memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran yang mesti dilengkapi,” kata Marfendi lagi.
Di lain sisi, Ketua Dewan Etik DPD PKS Bukittinggi Syaiful Efendi mengaku, DPW PKS Sumbar telah melakukan rapat dan memutuskan bahwa PKS hanya mengusung pasangan calon Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis sebagai bacalon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi di pilkada 2024.
PKS kata Syaiful, tidak memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap calon lain. Menurutnya, DPW PKS Sumbar tengah melakukan rapat merespon majunya Marfendi bersama partai lain.
“PKS saat ini tengah memproses terkait sangsi apa yang akan diberikan terhadap Marfendi. Karena dalam proses maju dari partai lain, harusnya kartu tanda anggotanya sudah dicabut,” sebutnya. (*)
