Jokowi Bohong! Survei: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju IKN Pindah ke Kaltim

[PORTAL-ISLAM.ID]  JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat. 

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” kata Jokowi, Rabu (25/9/2024).

FAKTANYA:

Mayoritas masyarakat di Indonesia tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim). 

Hasil survei Indostrategic yang dirilis pada Jumat (14/7/2023) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ibu kota negara (IKN) pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Indostrategic Khoirul Umam mengatakan jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN pindah mencapai 57,3 persen.

"Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur," kata Khoirul dalam konferensi pers secara virtual.

"Sedangkan 40,1 persen menyatakan setuju dan sangat setuju," lanjutnya.

Khoirul mengatakan dalam survei tersebut pihaknya menemukan ada tiga alasan utama mayoritas masyarakat kurang setuju IKN segera pindah ke Nusantara di Kaltim. 

Alasan pertama, biaya pembangunan IKN dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani masalah-masalah di Indonesia.

"Alasannya yang mereka tidak setuju, 46,2 persen merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak," ucap dia.

Kedua, pembangunan IKN di Kalimantan Timur dinilai dilakukan secara tergesa-gesa. Alasan terakhir yaitu DKI Jakarta dinilai masih layak dan pantas untuk menjadi ibu kota negara Indonesia.

"16,5 persen merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara," ujarnya.

Survei Indostrategic tersebut dilakukan pada tanggal 9-20 Juni 2023. Metode yang digunakan Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan sampel 1400 responden di 38 provinsi yang meliputi 84 Dapil di seluruh Indonesia.

Survei ini juga disebut dilakukan melalui face to face interview dan Margin of Error (MoE) 2,62 persen.

Sumber: CNNIndonesia

Baca juga :