“Semua skenario yang kita coba, pada dasarnya IKN ini akan beresiko gagal,” jelas peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.
Menurut Hanif, sudah banyak permasalahan muncul sejak proses pembangunan IKN dimulai.
Mulai dari pengesahan UU IKN di tengah penurunan pendapatan negara akibat Pandemi COVID-19 dan stagnansi pertumbuhan ekonomi.
Hingga pendanaan yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena belum adanya investor utama yang membantu pembiayaan.
“Sampai saat ini kita belum menemukan satu investor swasta yang mumpuni untuk membiayai atau mendukung pembangunan ini,” tambahnya.
Oleh karena itu, menurut Hanif, penting untuk memikirkan bagaimana mekanisme pembiayaan terhadap pembangunan IKN ke depannya.
Hal ini penting agar pembangunan IKN tidak malah menjadi jurang yang justru melemahkan perekonomian negara.
“Kita tidak bisa lagi berbicara apakah IKN ini bisa dipindahkan atau tidak, sudah tidak lagi berbicara ya atau tidak, tetapi perlu membicarakan bagaimana mekanisme pembiayaan IKN ini agar tidak melemahkan sistem ekonomi,” terang Hanif dengan tegas.
Sebelumnya diketahui Komisi IV DPR telah menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp 40,59 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025 menjadi total Rp 116,23 triliun.
Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dana tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan IKN.
(Sumber: TEMPO)
