Kabar itu diungkap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin dalam program Gaspol! di Youtube Kompas.com, Jumat (23/8/2024). (link video: https://www.youtube.com/watch?v=A2eu4cQBj4k)
Hamid mengaku mendapat kabar jika Prabowo sangat marah dengan adanya gerakan revisi UU Pilkada di DPR yang akhirnya menimbulkan gelombang demo besar-besaran bukan hanya di Gedung DPR Jakarta tapi di berbagai kota dan provinsi.
"Saya dengar, pagi ini (Jumat) Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang (UU Pilkada)," ungkap Hamid.
Meski tak bisa memastikan kebenaran akan kabar tersebut, Hamid meyakini bahwa Prabowo betul-betul marah.
Keyakinan itu merujuk dari sikap Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang tiba-tiba balik badan menbatalkan pengesahan revisi UU Pilkada.
"Makanya Dasco sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik (badan)," kata Hamid.
Hamid mengatakan, jika kabar kemarahan itu benar adanya, hal itu merupakan respons yang wajar dari Prabowo.
Sebab, Hamid yakin bahwa Prabowo juga tak ingin kontroversi UU Pilkada hasil revisi akan menjadi beban dirinya yang segera dilantik menjadi Presiden tak kurang dari dua bulan lagi.
Lebih dari itu, jika revisi UU Pilkada tetap dipaksakan, Hamid melanjutkan, tidak menutup kemungkinan protes masyarakat akan terus berlanjut hingga masa kepemimpinannya.
"Tentu Anda bertanya? Kenapa ya? Kalau memang cerita itu benar, Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya dia tidak mau (revisi UU Pilkada) jadi beban ke depan," ujar Hamid.
"Dia dilantik kurang dari dua bulan. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes pasti berlangsung kalau memang dipaksakan. Tidak akan berhenti," imbuh dia.
Sebelumnya, DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan revisi UU Pilkada seusai unjuk rasa besar-besaran di berbagai tempat, termasuk di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Proses revisi UU Pilkada di DPR memicu kemarahan publik karena digelar secara kilat pada Rabu (21/8/2024), hanya sehari setelah MK mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dan menghambat praktik politik dinasti.
Sedianya, revisi UU Pilkada itu bakal disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi, tetapi rapat batal dilaksanakan karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum.
DPR lantas menyatakan putusan MK yang bakal berlaku dan menjadi rujukan dalam Pilkada 2024. (*)
Mmg harusnya dia curiga. Manuver itu sangat mungkin memantik gerakan rakyat yg bukan tdk mungkin mengarah utk merusak jadwal pelantikannya. PS hrs cari tau kemungkinan itu…
— Martinus Butarbutar (@MartinusButarb1) August 23, 2024
Hamid Awaluddin: Prabowo Sangat Marah Ada Manuver Revisi UU Pilkada https://t.co/MjfkWZSfPW
