Aturan tentang syarat partai politik untuk mengusung calon kepala daerah tertuang dalam UU tentang Pilkada terutama di Pasal 40. Dalam pasal tersebut, tidak ada larangan atau sanksi khusus bagi partai politik yang tak mengusung kandidat calon kepala daerah.
Pasal 40 ayat (1) itu hanya mengatur secara spesifik syarat parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pileg DPRD.
"Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan," bunyi Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada.
Kemudian Pasal 40 ayat (4) UU Pilkada juga nanya mengatur parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon.
Dihubungi terpisah, Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin berpendapat tak ada aturan partai dapat terkena sanksi jika tak usung kandidat di UU Pilkada.
Usep menilai persoalan mendasar di UU Pilkada bukan karena tak ada sanksi bagi partai jika tak mengusung kandidat.
Ia mengatakan syarat pencalonan kandidat yang berat justru menjadi permasalahan utama sehingga iklim kompetitif menjadi kecil.
"Jadi masalahnya di syarat kompetisi kita yang berat. Di calon independen itu KTP sudah dukungannya harus banyak dan formatnya harus sensus, bukan sampling. Dan syarat ambang batas 20 persen jumlah kursi DPRD atau suara 25 persen," kata dia.
Sebelumnya, Di Pilkada Solo 2020 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo (Surakarta) menyatakan sikap abstain atau tak mengusung salah satu kandidat.
Kala itu Pilkada Solo diikuti oleh pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan pasangan independen Bagyo Wahyono- Suparjo.
Pasangan Gibran-Teguh kala itu diusung oleh koalisi besar PDIP, PAN, Golkar, Gerindra, PSI, PPP, NasDem, Demokrat, PKB, Hanura, Perindo, PBB, PKPI dan Gelora.
(Sumber: CNNIndonesia)
