Oleh: Erizal
Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) menjadi terminologi baru dalam politik kita. Ia merujuk pada koalisi pemenang Pilpres 2024 lalu, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan sejumlah parpol yang tak lolos Parliamentary Threshold (PT) lainnya, ditambah sejumlah parpol lainnya yang dulu kalah Pilpres, makanya dipakai plus.
Tambahan istilah plus ini, yang tak tahu pasti berapa jumlahnya. Apakah semua parpol yang kalah Pilpres? Ataukah sebagian besar atau sebagian kecil? Ataukah hanya satu dua parpol saja? Istilah KIM Plus ini akan menjadi penentu arah politik ke depan, khususnya Pilkada yang sudah memasuki masa-masa pendaftaran.
Kalau KIM Plus ini berarti semua parpol yang dulu kalah Pilpres bergabung, berarti tak ada parpol oposisi di luar. Memang, dalam sistem presidensil tak ada istilah parpol oposisi. Peran oposisi dijalankan anggota DPR, baik anggota DPR itu parpolnya ada dalam kabinet maupun tidak. Ini seharusnya, tapi yang seharusnya ini belum atau tak berlaku. Yang berlaku tetap ada yang di luar kabinet dan disebut parpol oposisi.
Perhatikan pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Pada akhirnya, di Pilkada Jakarta, maksimal dua pasang saja. Maksimal. Artinya, bisa satu pasang saja. Artinya, semua parpol tergabung dalam KIM Plus. Meski Ahok tak yakin, KIM Plus akan berani meninggalkan hanya 1 pasang saja Pilkada Jakarta. Entahlah.
Apakah Ahok ingin mengatakan bahwa PDIP tak akan masuk KIM Plus itu, kendati harus sendirian berada di luar pemerintahan? Bisa jadi PDIP tak punya kawan koalisi mengusung satu pasang calon di Jakarta dan Jawa Barat atau mungkin juga Banten, tapi bukan berarti PDIP akan menjadi bagian KIM Plus dimaksud. PDIP berpengalaman berada di luar, sendirian.
Petinggi Golkar Idrus Marham mengatakan secara spesifik KIM Plus itu tambahan dari 3 parpol. Berarti, di luar PDIP, 3 parpol itu hampir pasti, NasDem, PKB, dan PKS. NasDem lebih dulu memberi sinyal lewat Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Katanya, Anies Baswedan yang sudah mengantongi rekomendasi dari NasDem, belum tentu berlanjut ke pendaftaran KPU. 'Dewa-dewa' yang akan menentukan, ujarnya.
PKB lewat Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid juga memberi sinyal bakal bergabung dengan KIM Plus itu untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia.
Anies Baswedan yang sudah ingin diusung DPW PKB Jakarta, bisa tak jadi alias batal.
Hanya PKS yang masih tampak setia akan mengusung Anies, asal wakilnya Sohibul Iman.
'Asal Sohibul Iman' ini bisa juga jadi pintu keluar elegan bagi PKS untuk meninggalkan Anies.
Di Sumatera Utara, PKS sudah terang-terangan berani mengusung Bobby Nasution.
Presiden PKS, di hadapan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, meski dibalut dengan gaya bercanda (di acara HUT PKB), juga sudah mengutarakan keinginannya masuk menjadi KIM Plus itu.
Jadi, Jakarta hanya menunggu waktu saja. Kecuali, tiba-tiba PDIP meng-Acc pasangan Anies-Sohibul, dengan konsekuensi Anies jadi kader PDIP. Ini benar-benar di luar pakem.
(*)
