Hadir dalam acara ini Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto, Syamsul Anwar, serta Sekretaris Muhammad Sayuti, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji dan Sekretaris Ahmad Muttaqin.
Serta Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan Budianto, Rektor Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Warsiti, dan Wakil Rektor II Universitas Ahmad Dahlan Utik Bidayati.
Dalam sambutannya, Haedar berharap dari MoU ini berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hematnya, poin peningkatan taraf hidup rakyat ini sering terabaikan. Oleh karena itu, dia berpesan supaya perbankan lebih-lebih milik negara untuk mengingat poin tersebut.
“Hakikat dan keberadaan perbankan mesti dilakukan rekonstruksi sebenarnya, sehingga dalam menyalurkannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,” kata Haedar Nashir.
Negara diharapkan hadir dan mengatur sedemikian rupa supaya hal itu bisa direalisasikan oleh perbankan. Haedar optimis semua pihak ingin merealisasikan itu, tapi semua memiliki dinamika masing-masing yang berdampak pada lupa dari tujuan semula.
“Akibatnya bukan untuk sebanyak-banyaknya rakyat banyak, tapi malah kepada segelintir orang,” imbuhnya.
Merujuk pada pernyataan Bung Hatta, Haedar menyampaikan tentang Ekonomi Terpimpin yang mengarahkan negara supaya hadir melalui kebijakan sehingga ekonomi bisa berdampak seluas-luasnya untuk rakyat banyak.
Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi ini menjelaskan, dalam sebuah sistem atau tatanan birokrasi, Muhammadiyah mendorong perbankan untuk memberlakukan sistem good government dan meritokrasi dalam pelaksanaan birokrasi tersebut.
“Muhammadiyah paling suka sistem yang good government dan profesional. Mengangkat orang sesuai dengan ahlinya, kalau urusan diserahkan bukan ke ahlinya akan menyebabkan kehancuran,” tuturnya.
Pos-pos penting publik diharapkan Haedar Nashir diisi oleh sosok yang berintegritas — amanah dan terpercaya, sehingga dalam mengemban jabatan itu tidak diselewengkan. Jangan sampai mencampur adukkan kepentingan pribadi, sehingga kepentingan rakyat banyak terabaikan.
Selama ini Muhammadiyah, kata Haedar, memiliki etos membangun yang manfaatnya tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk semua. Bahkan ketika pemerintah belum mampu untuk membangun institusi pendidikan, misalnya, Muhammadiyah sudah hadir terlebih dahulu untuk membangun.
“Kita bersama BCA berusaha membangun untuk kepentingan orang banyak,” harap Haedar.
Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum menyampaikan, pihaknya telah lama ingin melakukan MoU dengan PP Muhammadiyah. Hal itu diinginkan karena besarnya jaringan Muhammadiyah, baik di pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di seluruh Indonesia.
“Kami juga mendapat penghargaan dari OJK, Bank Syariah terbaik untuk pembukaan rekening pelajar,” ungkapnya.
Selain itu, BCA Syariah juga memiliki kepedulian untuk peningkatan kesejahteraan, fokusnya pada peningkatan perekonomian masyarakat terutama perempuan-perempuan pelaku UMKM, yang pada 2023-2024 mencapai 1.949 peserta.
Nota Kesepahaman antara PP Muhammadiyah dengan PT. BCA Syariah ini tentang penyediaan produk dan jasa perbankan BCA Syariah. Turut hadir perwakilan dari BCA ada Antonius Widodo Mulyono Direktur BCA Konvensional, Pranata – Direktur, Nadia Amalia – Corporate Secretary.
(Sumber: Muhammadiyah)
