Muhammadiyah tampak ragu-ragu ya.... di hari yang sama muncul pemberitaan yang berbeda.
Besok pada acara Konsolidasi Nasional Muhammadiyah 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta akan disampaikan sikap resmi.
Tetapi jika menyimak pernyataan beberapa Pimpinan Muhammadiyah, nampaknya cenderung menerima...
Kita tunggu saja info selanjutnya.
--- --- ---
Dulu, saya pernah nulis bahwa saya termasuk yang berpandangan KURANG SETUJU Muhammadiyah memasuki Bisnis Bank (maksudnya, bank umum/syariah... kalau BPR masih OK lha ya... ) dan Nahdlatul Ulama menerima izin tambang.
Berarti sekarang termasuk kurang setuju jika Muhammadiyah terima ijin tambang.
Argumentasinya sebagai berikut:
(1) Kedua sektor usaha tersebut memiliki kompleksitas bisnis yang rumit dan pelik.
Iya, saya paham.... nanti pengelolaannya akan diserahkan kepada profesional tetapi keterlibatan pemilik untuk tetap "close monitoring" SANGAT dibutuhkan.
Sementara, sebagai ormas keagamaan, fokus Muhammadiyah dan NU adalah untuk melayani umat.
Berbagi informasi menyebutkan, diantara izin tambang yang akan diserahkan adalah bekasnya "Bakrie Group". Bisa diimajinasikan, sekelas Bakrie aja keteteran itu menunjukkan bahwa Bisnis Tambang memang keras.
(2) Membutuhkan permodalan yang SANGAT BESAR dan terkadang kebutuhannya mendadak yang harus tersedia dalam jangka waktu pendek.
Kalau Muhammadiyah dan NU duit dari mana? Ingat... Triliunan Rupiah yang sekarang dikelola Ormas itu Duit Ummat, yang tidak bisa seenaknya dipakai untuk ini itu. Semua ada aturan mainnya.
Banyak yang mengkhawatirkan, akhirnya izin tambang tersebut akan "dijual" lagi kepada Pihak Ketiga karena keterbatasan finansial.
Satu contoh: Muhammadiyah dan NU pernah punya Bank... tetapi terpaksa harus dijual karena tidak ada dana untuk mengcover masalah yang ada di Bank terkait. Muhammadiyah: Bank Persyarikatan, NU: Jaringan BPR Nusumma.
(3) Kental Muatan Politik
Mau diakui atau tidak, tetap ada nuansa politis kenapa Pemerintah memberikan izin tambang kepada Ormas Keagamaan.
Husnudzonnya: Pemerintah ingin Ormas Keagamaan lebih mandiri lagi dalam hal finansial.
Kritisinya: Sebagai upaya memasung (bahasa kasarnya "menjinakkan" ) independensi Ormas sekaligus mengerdilkan posisi tawar agar Pemerintah leluasa menjalankan kebijakan tanpa ada kontrol dari masyarakat secara berarti.
TETAPI BAGAIMANA JIKA pada akhirnya Muhammadiyah menerima izin tambang? Kita bahas selanjutnya setelah ada konfirmasi resmi pada Konsolidasi Nasional Muhammadiyah mendatang 👍🙏
(By Tara Palasara)
