Adapun koalisi ini merupakan koalisi yang sama dalam mengusung Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kerja sama dengan partai lain diperlukan lantaran jumlah kursi PKS di DKI Jakarta masih kurang.
"PKS menyadari tidak bisa sendirian mengusung calon di Pilkada karena jumlah kursi kita yang dimiliki belum memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri, baru 18, syarat pencalonan 22," kata Syaikhu di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
"Jadi masih kurang 4 kursi lagi. Oleh karenanya saya terus membangun komunikasi politik dengan Partai Nasdem," imbuh dia.
Ia menyebut, pihaknya secara khusus bersilaturahmi menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Menurutnya, Surya Paloh menerima dengan baik kedatangan PKS dan memberikan sinyal positif.
"Alhamdulillah diterima dengan penuh kehangatan dan dapat sinyal positif untuk membangun kerja sama di Pilkada DKI Jakarta," ucap Syaikhu.
Usai berbicara dengan Partai Nasdem, PKS akan berusaha membuka ruang komunikasi dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam beberapa waktu ke depan.
"(Sekarang) beliau sedang di pesawat sehingga Insya Allah (komunikasi) ini akan kita akan lakukan setelah ini. Kita akan berkomunikasi bersilaturahim dengan PKB juga, mudah-mudahan bisa kita bersatu dalam mengusung kepemimpinan di DKI Jakarta ini," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, PKS mengumumkan pengusungan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 di acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Selasa (25/6/2024).
Hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS.
Ia mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS.
"Surat itu meminta agar merestui, menyetujui, dan menetapkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta," tuturnya.
Di sisi lain, pihaknya juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan serta masyarakat di DKI Jakarta.
Begitu pun mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik.
"Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPP, bahkan aspek-aspek yang jadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat baik, memiliki kredibilitas, dan memiliki kapasitas," jelasnya.
(Sumber: KOMPAS)
