Menteri Basuki dan Sri Mulyani Sepakat Tapera Ditunda
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk dapat menunda implementasi Tapera.
"Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6/2024).
Basuki menyatakan pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap.
"Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya.
Di samping itu, Basuki secara tersirat juga menerangkan bahwa implementasi Tapera sejatinya tidaklah genting untuk dilakukan. Sehingga, implementasinya dapat untuk ditunda.
(Sumber: BISNIS)
------------
"Bukan dibatalkan ya, cuma ditunda. Pemerintah itu sudah jago urusan ginian. Untuk memaksakan sesuatu, mereka tinggal gulirkan isunya tiap tahun, lalu ditunda. Intinya sampai energi protes sudah habis, lalu tinggal eksekusi. Sudah kejadian berkali-kali," ujar akun X @revolutia.
"ditunda? wong udah ada PP nya, mau apapun nanti akan tetep jalan kan? kecuali presiden baru yang di lantik nanti batalin semuanya," komen akun X @apriliaayuss.
Seperti diketahui, geger soal TAPERA ini setelah Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.
Dalam PP itu disebutkan Gaji pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta, bakal kena potongan tambahan untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pasal 5 PP Tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera.
Bukan dibatalkan ya, cuma ditunda.
— Om Jed Revolutia 🏴☠️ (@revolutia) June 6, 2024
Pemerintah itu sudah jago urusan ginian. Untuk memaksakan sesuatu, mereka tinggal gulirkan isunya tiap tahun, lalu ditunda. Intinya sampai energi protes sudah habis, lalu tinggal eksekusi. Sudah kejadian berkali-kali. https://t.co/McHJX7qmL5
ditunda? wong udah ada PP nya, mau apapun nanti akan tetep jalan kan? kecuali presiden baru yang di lantik nanti batalin semuanya.
— sunflowlie🍉 (@apriliaayuss) June 6, 2024
KAWAL TAPERA SEMUA RAKYAT DAN NETIZEN.
— Indonesia From My POV (@FromMyPOV_ID) June 6, 2024
JANGAN SAMPAI LOLOS DI PEMERINTAHAN BERIKUTNYA KECUALI ADA REVISI BESAR.
SWASTA JANGAN MAU DIIKUTSERTAKAN! LAWAN!!!
