Pekikan “PDIP oposisi” menggema di lantai tiga Ancol Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. Dari tribun belakang stadion konser berkapasitas 15 ribu orang itu, para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berteriak sambil mengepalkan tangan dan mengacungkannya ketika Megawati Soekarnoputri, ketua umum partai, berada di podium.
“Kami menyuarakan aspirasi anak ranting agar PDIP berada di luar pemerintahan di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Maluku Benhur George Watubun. PDIP Maluku menilai partai tak perlu membela pasangan presiden dan wakil presiden yang pencalonannya mencederai konstitusi.
Di podium, selama empat jam, Megawati memberikan pengarahan internal kepada ribuan kadernya dalam rapat kerja nasional itu. Dalam acara yang berlangsung tertutup tersebut, Megawati berbicara tentang sikap PDIP menghadapi berbagai ancaman ekonomi dan politik lima tahun mendatang. Soal koalisi atau oposisi, Megawati menyampaikannya dengan metafora.
Megawati mengatakan peran PDIP penting sebagai penyeimbang pemerintah. Ia berpesan agar para kader PDIP memberikan alternatif kebijakan ketika kebijakan pemerintah mendatang tidak prorakyat. Ia mengibaratkan PDIP kue lapis yang melapis pemerintahan. Bila masyarakat tak puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, kader PDIP bisa memberikan solusi yang akan disuarakan para kader yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau kepala-kepala daerah.
Politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan Megawati ingin partai ikut mengawal pemerintahan supaya tak salah jalan. “Mengawal bukan berarti harus di dalam pemerintahan. Ketua Umum tidak ingin negara ini runtuh,” kata Ahok saat ditemui Tempo di kantornya di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2024.
Jika PDIP berada di luar pemerintahan, Megawati membeberkan berbagai risiko. Menurut Ahok, risiko yang dimaksud Megawati adalah partai tak akan menyorongkan kadernya menjadi menteri di kabinet pemerintahan mendatang. “Karena, kalau kader menjadi menteri, tidak mungkin ia bisa mengoreksi presiden,” ujar mantan komisaris PT Pertamina itu.
Namun, saat menanggapi desakan para kader PDIP yang menginginkan partai menjadi oposisi Prabowo, dengan intonasi mengeras dari podium rakernas itu Megawati menyatakan partai banteng tak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, menurut dia, partai politik bisa bekerja sama dengan pemerintah di luar atau di dalam kabinet.
Dua politikus PDIP yang hadir dalam rakernas menyatakan pengurus partai semula mengira Megawati akan menyampaikan sikap politik di hari terakhir rapat kerja pada Ahad, 26 Mei 2024. Mereka kecele. Megawati tak kunjung menyampaikan sikap partainya secara tegas hingga acara selesai. Seorang pengurus menuturkan, Megawati masih menghitung berbagai dampak jika PDIP terlalu dini mengumumkan sikap politiknya.
“Menentukan sikap politik itu perlu perhitungan matang. Kalau detik ini saya ngomong di dalam atau di luar pemerintah, langsung dihitung secara politik. Enak aja, gue mainin dulu, dong,” kata Megawati dalam pidato penutupan rakernas.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya akan mengumumkan sikap politik pada kongres 2025. “Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sikap politik PDIP itu disampaikan saat kongres lima tahunan,” ucap Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
(Sumber: Majalah TEMPO, Minggu, 2 Juni 2024)
