Seperti dilansir dari Reuters pada Jumat (14/6/2024), mediator Qatar dan Mesir mengungkapkan bahwa Hamas khawatir resolusi yang ada saat ini tidak memberikan jaminan eksplisit untuk transisi dari fase satu, yakni gencatan senjata enam pekan dan pembebasan beberapa sandera, ke fase dua, yang mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan “Israel” dari Jalur Gaza.
Mediator Mesir mengatakan Hamas akan menerima resolusi tersebut jika ada jaminan, dan Mesir telah melakukan kontak dengan AS terkait permintaan Hamas tersebut.
“Hamas menginginkan jaminan transisi otomatis dari satu fase ke fase lainnya sesuai perjanjian yang ditetapkan oleh Presiden Biden,” ungkap mediator Mesir.
Sebelumnya, Hamas dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik resolusi gencatan senjata permanan di Jalur Gaza yang telah disahkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (10/6/2024).
“Hamas menyambut baik apa yang termasuk dalam resolusi Dewan Keamanan yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan penuh, pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke wilayah tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” kata Hamas, seperti dilansir Al Jazeera dan Reuters, pada Selasa (11/6).
Hamas juga mengatakan pihaknya bersedia terlibat dalam negosiasi tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut yang konsisten dengan tuntutannya.
“Kami menegaskan kesediaan kami untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kami sebagai lawan bicara untuk bernegosiasi secara tidak langsung mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini yang sejalan dengan rakyat kami dan tuntutan perlawanan,” tegas Hamas.
