Belum ada kabar pasti kapan PKS akan menggelar Rapat Majelis Syuro yang akan memastikan PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Tapi PAN yang diwakili Viva Yoga Mauladi sudah mengingatkan agar kalau nanti PKS memutuskan berada di dalam pemerintahan, maka harus satu visi dengan visinya Prabowo-Gibran.
Artinya, jangan sampai nantinya PKS main dua kaki. Di atas bilang A, tapi di bawah bermain dengan skenario B.
Pernyataan Viva Yoga ini sebetulnya lampu kuning dari PAN buat PKS untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kendati Viva Yoga juga menggarisbawahi bahwa semua kembali lagi pada hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih.
Sikap berbeda sudah pernah ditunjukkan Partai Gelora yang terkesan memberikan lampu merah buat PKS, bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tapi sebetulnya kalau diamati lebih dalam, lampu merah yang ditunjukkan Partai Gelora sama saja dengan lampu kuning yang ditunjukkan PAN. Cara penyampaiannya saja yang berbeda.
PKS harus membenahi dulu internalnya sendiri kalau benar-benar ingin bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Kiranya sikap Prabowo pun akan demikian. Karena bukan sekali dua kali juga Prabowo bermitra dengan PKS. Prabowo menunggu terlebih dulu sikap bulat dari PKS itu sendiri.
Memang, tak seharusnya pula PKS ditolak mentah-mentah atau diterima dengan menggelar karpet merah. Serahkan saja pada PKS apa maunya dan sebaiknya bagaimana? Kalau ditolak-tolak, kesannya orang alergi betul sama PKS. Padahal kan tidak begitu. Kalau digelar karpet merah, kesannya orang perlu betul sama PKS. Padahal kan juga tidak begitu? Jadi pihak luar tak perlu ambil pusing. Serahkan saja pada PKS bulat-bulat. Bukan mustahil PKS-nya yang pusing memutuskan?
Antara elit PKS yang ingin masuk ke dalam pemerintahan dan elit PKS yang ingin tetap berada di luar pemerintahan akan terlihat lebih riil bertarung di internal PKS sendiri. Belum lagi di tingkat kader dan simpatisan, yang sudah dapat dibaca justru menginginkan berada di luar pemerintahan.
Jadi, tanpa ditolak pun sudah banyak dari dalam internal PKS itu sendiri yang menolak. Dan tanpa digelar karpet merah pun, sudah ada juga pihak dari dalam internal PKS itu sendiri yang berjuang ingin masuk ke pemerintahan.
Artinya, faksi keadilan dan faksi kesejahteraan itu tak sepenuhnya hilang dari internal PKS, meski sudah berdiri Partai Gelora yang dulu dianggap sebagai faksi kesejahteraan.
(Oleh: Erizal)
