[Majalah Tempo]
BAGI-BAGI JATAH MENTERI
🔴Prabowo mengkonsultasikan pembentukan kabinet kepada Luhut
Tak mudah menyusun kabinet Prabowo Subianto. Paling tidak, presiden terpilih itu sendiri merasakannya. Saat mengunjungi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Prabowo banyak mencurahkan isi hatinya soal penyusunan kabinet. Termasuk perebutan kursi menteri oleh partai politik pendukungnya.
Juru bicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, membenarkan kabar ihwal pertemuan antara bosnya dan Prabowo pada Ahad, 28 April 2024. Namun ia tak berkomentar panjang soal isi pembicaraan selama sekitar satu jam itu.
Dua narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, Prabowo mengeluh soal partai pendukungnya yang berebut kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian itu menjadi incaran karena mengatur izin tambang mineral dan batu bara. Per 16 Desember 2022, lembaga itu mencatat pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang Rp 173,5 triliun.
Di lingkup internal koalisi Prabowo, posisi Menteri ESDM setidaknya menjadi incaran Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Menurut dua petinggi Koalisi Indonesia Maju, Golkar menyodorkan nama Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Maman Abdurrahman. Sedangkan PAN mengajukan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno, yang juga Wakil Ketua Komisi Energi.
Narasumber yang mengetahui proses pembentukan kabinet Prabowo mengatakan Eddy dan Maman akan berebut kursi Menteri ESDM dengan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil ditengarai mendapat dukungan Presiden Joko Widodo.
Bahlil memiliki rekam jejak mengurus tambang. Presiden menunjuk dia sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, yang bertugas mencabut dan menghidupkan kembali izin tambang.
Nama Rosan juga mencuat sebagai kandidat Menteri BUMN. Tiga petinggi partai koalisi Prabowo mengatakan Rosan bersaing dengan Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini, yang disokong PAN. Namun presiden terpilih agaknya cenderung memilih Rosan karena mempertimbangkan jasanya sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Besarnya peluang Rosan menjadi Menteri BUMN membuat sejumlah relawan Prabowo-Gibran menyodorkan nama calon komisaris perusahaan pelat merah. Namun Erick sebagai menteri inkumben pun berencana merombak kursi komisaris BUMN. Seorang anggota Komisi BUMN DPR bercerita, rencana perombakan dimulai setelah Prabowo memenangi hasil hitung cepat pemilihan presiden 2024.
Jika Erick tersingkir sebagai Menteri BUMN, PAN menyiapkan skenario lain. Dua petinggi partai itu mengatakan Zulkifli Hasan akan mengusulkan nama Erick kepada Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Sejumlah narasumber yang ditemui Tempo juga mengatakan Istana mendukung Erick masuk kabinet Prabowo.
***
Selain mengincar kursi Menteri BUMN, PAN menginginkan posisi Menteri Perindustrian. Selama ini kementerian yang mengurus masalah ekspor-impor dan industri dalam negeri itu kerap dipimpin kader partai beringin. Kini posisi itu dipegang oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.
Drajad Wibowo tak membantah ataupun membenarkan soal keinginan partainya mendapat kursi Menteri Perindustrian. Sedangkan politikus Golkar yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, mengatakan calon menteri dari partainya diputuskan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Jabatan yang juga menjadi rebutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di posisi ini, PAN bersaing dengan Partai Demokrat. Dua petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran bercerita, Demokrat telah mengajukan kadernya untuk posisi itu. Begitu pula PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memimpin kementerian itu pada 2009-2014.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggap sebagai jabatan “basah”. Kementerian itu mengelola hutan dan berbagai izin tambang, kebun sawit, serta pertanian di kawasan jenggala. Saat ini KLHK mengelola lebih dari 125 juta hektare kawasan hutan.
Seorang petinggi TKN Prabowo-Gibran yang mengetahui penyusunan kabinet baru mengatakan ada kemungkinan Menteri KLHK dipegang kalangan nonpartai.
Partai-partai pendukung Prabowo ditengarai juga bersaing mendapatkan kursi menteri elektoral. Maksudnya, posisi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral dalam Pemilihan Umum 2024. Misalnya Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kementerian Sosial, misalnya, mengelola program bantuan sosial untuk rakyat miskin. Sedangkan Kementerian Desa menjangkau berbagai pelosok Tanah Air. Adapun Kementerian Agraria membagikan sertifikat tanah secara gratis. Empat partai utama pendukung Prabowo-Gibran, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, sama-sama mengincar posisi kementerian elektoral itu.
***
Persaingan mendapatkan kursi menteri strategis makin ketat seiring dengan rencana Prabowo menggemukkan koalisi partai pendukungnya.
Pertemuan Prabowo Subianto dengan Luhut Pandjaitan pada Ahad, 28 April 2024, juga membahas jabatan Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati, yang kini memimpin Kementerian Keuangan, diperkirakan tak masuk kabinet Prabowo. Dua orang dekat Prabowo mengatakan Menteri Pertahanan itu akan mengisi posisi Menteri Keuangan dari kalangan profesional.
Narasumber itu bercerita, Prabowo mempertimbangkan sejumlah nama, yaitu Menteri Kesehatan yang juga mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo; serta tiga mantan Menteri Keuangan, yakni Chatib Basri, Agus Martowardojo, dan Bambang Brodjonegoro.
Kepada sahibulbait yang juga koleganya di Komando Pasukan Khusus itu, Prabowo meminta saran siapa yang cocok menggantikan Sri Mulyani. Dua narasumber yang mengetahui isi pertemuan tersebut mengatakan Luhut menyarankan Prabowo memilih Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo karena punya kecakapan mengatur fiskal.
Prabowo juga akan mengakomodasi calon menteri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Jokowi, menurut pejabat di Istana dan petinggi TKN Prabowo-Gibran, ditengarai mengajukan setidaknya empat nama, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
Pengajuan nama Budi Gunawan, kata narasumber yang sama, bertujuan meluluhkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budi adalah ajudan Megawati saat menjadi presiden. Hubungan Jokowi dengan Megawati memburuk karena Presiden mendukung Prabowo dan Gibran, putra sulungnya. Sedangkan PDIP mengajukan Ganjar-Mahfud.
(Baca selengkapnya di Majalah TEMPO, Minggu, 5 Mei 2024)
