[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Umum PDIP MEGAWATI SOEKARNOPUTRI akhirnya bersuara terkait sengketa Pilpres 2024 yang tengah disidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Tak tanggung-tanggung, Megawati menuliskannya di kolom Opini koran KOMPAS yang terbit hari ini, Senin, 8 April 2024, dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".
Poin penting pernyataan Megawati ini 👇
"Ketukan palu hakim MK akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan demokrasi atau menjadi fajar keadilan."
MK diberi "WARNING" memilih Kegelapan atau menjadi Fajar Keadilan
INI JELAS "WARNING" DARI ORANG PALING BERPENGARUH DI INDONESIA, SETELAH JOKOWI.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga sudah memberi "warning" bagi MK.
Haedar Nashir meminta hakim MK mengedepankan aspek moralitas disamping pertimbangan hukum dan konstitusi
Link: KOMPAS
---------
Tulisan Megawati menuai respons luas.
"Kalau Megawati Soekarnaputri sampai bikin opini di kompas, negeri ini sedang dalam keadaan wow," ujar Iman Zanatul Haeri di akun twitternya @zanatul_91.
"Tulisan Mega ini bagus. Baik bahasa, gaya dan terutama gagasannya. (Bahwa ada editor yg merapikan, itu biasa. Semua opini di Tempo, misalnya, pasti ada perbaikan dari editor).
Jadi tak sabar menunggu tulisan Jokowi tentang topik yg sama, "kenegarawanan hakim MK'. Debat cerdas," komen wartawan senior dan penulis Tempo, Mpu Jaya Prema @mpujayaprema.
Kalau Megawati Soekarnaputri sampai bikin opini di kompas, negeri ini sedang dalam keadaan wow. pic.twitter.com/ziW3teN6iJ
— Iman Zanatul Haeri (@zanatul_91) April 8, 2024
Tulisan Mega ini bagus. Baik bahasa, gaya dan terutama gagasannya. (Bahwa ada editor yg merapikan, itu biasa. Semua opini di Tempo, misalnya, pasti ada perbaikan dari editor).
— MpuJayaPrema-ᬫ᭄ᬧᬸᬚᬬ᭢ᬧ᭄ᬭᬫ (@mpujayaprema) April 8, 2024
Jadi tak sabar menunggu tulisan Jokowi tentang topik yg sama, "kenegarawanan hakim MK'. Debat cerdas. pic.twitter.com/dOpomkeCN0
Harapan Ketum Muhammadiyah soal sidang hasil sengketa pilpres 2024 di MK..
— Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) April 7, 2024
Ketum Muhammadiyah meminta hakim MK mengedepankan aspek moralitas disamping pertimbangan hukum dan konstitusi pic.twitter.com/DOSonaiNV7