Menurutnya, usulan itu memungkinkan untuk menjadi opsi putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
"Presiden terpilihnya sah karena prosedurnya sudah benar, lalu wapresnya karena cacat (prosedur) dianggap tidak bisa dilantik, misalnya itu, kan opsi ya, terserah MK-nya saja," kata mantan Menko Polhukam itu, dikutip dari iNews.
Dia menegaskan, opsi tersebut legal, karena tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Saat kemenangan wapres didiskualifikasi, kata Mahfud, maka presiden terpilih akan mengusulkan dua nama ke MPR untuk mengisi kekosongan.
"Kalau presiden bersama wakil presiden yang berhalangan kan opsinya partai atau koalisi partai pengusung itu mengusulkan calon baru tapi yang milih MPR, kan gitu kan," katanya.
"Kalau yang berhalangan wapresnya, karena misalnya persoalan hukum yang dilantik, lalu presiden mengajukan dua nama untuk dipilih oleh MPR dalam waktu 60 hari, itu tadi yang ditulis oleh Denny Indrayana sebagai salah satu opsi," tutur dia.
Mahfud menegaskan, itu bukan satu-satunya opsi putusan sengketa Pilpres 2024. Menurutnya, masih ada pilihan lain seperti pemilu ulang.
"Menurut saya, dasarnya ada tapi opsi lain masih banyak," katanya.
(Sumber: iNews)
